Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menjaga dan menegakkan supremasi sipil dalam tata kelola negara. Menurutnya, langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen Kepala Negara dalam memperkuat demokrasi.
“Sikap Presiden Prabowo bahwa supremasi sipil harus dijaga adalah wujud nyata keberpihakan beliau terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita semakin teguh menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi kekuasaan,” ujar Soleh, melalui keterangannya, Jumat (12/9).
Soleh menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya sebatas prosedur pemilihan umum, tetapi juga tentang prinsip-prinsip sipil dan konstitusi menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengatakan supremasi sipil adalah fondasi utama agar demokrasi berjalan sehat dan institusi negara tetap bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya.
“Presiden Prabowo telah memberikan pesan penting bahwa meskipun beliau berasal dari latar belakang militer, beliau menegaskan bahwa kendali pemerintahan harus tetap berada di tangan sipil. Ini adalah bukti kedewasaan politik sekaligus penghormatan terhadap amanat reformasi,” tambahnya.
Soleh menegaskan pernyataan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Reformasi yang menekankan perlunya memisahkan peran militer dari ranah politik praktis. TNI dan Polri diamanatkan untuk fokus pada fungsi pertahanan serta keamanan, sementara kebijakan politik dan pemerintahan menjadi ranah sipil.
“Komitmen Presiden ini merupakan angin segar bagi rakyat. Supremasi sipil bukan hanya jargon, melainkan salah satu syarat utama agar demokrasi Indonesia tetap kokoh. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat dijalankan dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” jelas Soleh.
Soleh menegaskan bahwa DPR siap mengawal komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga supremasi sipil. Menurutnya, hubungan sipil dan militer yang sehat akan menciptakan stabilitas politik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami di DPR akan terus mendukung setiap kebijakan Presiden yang berpihak pada demokrasi. Kolaborasi antara pemerintah dan parlemen sangat penting untuk memastikan prinsip supremasi sipil dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, mulai dari reformasi sektor keamanan hingga tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya. (Faj/P-2)
Donny Pramono menyatakan bahwa proses penyiapan pasukan untuk misi perdamaian dan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, terus dimatangkan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Presiden Prabwo Subianto menegaskan kepada para hakim untu menjatuhkan putusan yang benar-benar adil dan bebas dari keraguan.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved