Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menjaga dan menegakkan supremasi sipil dalam tata kelola negara. Menurutnya, langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen Kepala Negara dalam memperkuat demokrasi.
“Sikap Presiden Prabowo bahwa supremasi sipil harus dijaga adalah wujud nyata keberpihakan beliau terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita semakin teguh menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi kekuasaan,” ujar Soleh, melalui keterangannya, Jumat (12/9).
Soleh menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya sebatas prosedur pemilihan umum, tetapi juga tentang prinsip-prinsip sipil dan konstitusi menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengatakan supremasi sipil adalah fondasi utama agar demokrasi berjalan sehat dan institusi negara tetap bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya.
“Presiden Prabowo telah memberikan pesan penting bahwa meskipun beliau berasal dari latar belakang militer, beliau menegaskan bahwa kendali pemerintahan harus tetap berada di tangan sipil. Ini adalah bukti kedewasaan politik sekaligus penghormatan terhadap amanat reformasi,” tambahnya.
Soleh menegaskan pernyataan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Reformasi yang menekankan perlunya memisahkan peran militer dari ranah politik praktis. TNI dan Polri diamanatkan untuk fokus pada fungsi pertahanan serta keamanan, sementara kebijakan politik dan pemerintahan menjadi ranah sipil.
“Komitmen Presiden ini merupakan angin segar bagi rakyat. Supremasi sipil bukan hanya jargon, melainkan salah satu syarat utama agar demokrasi Indonesia tetap kokoh. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat dijalankan dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” jelas Soleh.
Soleh menegaskan bahwa DPR siap mengawal komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga supremasi sipil. Menurutnya, hubungan sipil dan militer yang sehat akan menciptakan stabilitas politik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami di DPR akan terus mendukung setiap kebijakan Presiden yang berpihak pada demokrasi. Kolaborasi antara pemerintah dan parlemen sangat penting untuk memastikan prinsip supremasi sipil dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, mulai dari reformasi sektor keamanan hingga tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya. (Faj/P-2)
Indonesia menegaskan komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa.
Presiden Prabowo juga diagendakan bertemu dengan Raja Inggris Charles III.
Ini kata ekonom terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai deputi gubernur BI.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
PRESIDEN Prabowo Subianto menyodorkan keponakannya, Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42-500 sesegera mungkin setelah menerima laporan saat memimpin rapat terbatas beberapa hari lalu.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved