Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan pembentukan tim reformasi kepolisian harus menyentuh akar persoalan institusi kepolisian, jangan hanya berhenti pada kepentingan pergantian pimpinan semata.
“Kalau pembentukan tim reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, itu tak lebih dari angin surga,” kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (12/9).
Menurut dia, hak prerogatif Presiden sudah cukup untuk mengganti Kapolri sehingga pembentukan tim atau komisi independen harus diarahkan untuk membenahi Polri secara menyeluruh. “Revisi UU Kepolisian ini penting sebagai dasar membangun organisasi Polri yang profesional, independen, dan akuntabel,” ujarnya.
Kendati demikian, Bambang menyebut inisiatif pembentukan tim reformasi Polri harus didorong dan direalisasikan segera. Ia menekankan perbaikan Polri juga harus mencakup perubahan struktur dan komposisi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih independen.
Selain itu, Bambang mengingatkan bahwa reformasi Polri sejak terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2002 justru menjauh dari cita-cita reformasi 1998. “Posisi Polri langsung di bawah Presiden menimbulkan potensi besar digunakan sebagai alat kekuasaan, mirip situasi Polri di bawah ABRI pada masa Orde Baru,” tutur Bambang.
Ia juga menyoroti resistensi internal yang kuat di tubuh Polri terhadap perubahan mendasar. Karena itu, pentingnya political will Presiden dengan melibatkan elemen masyarakat independen.
“Siapa pun kapolrinya kalau sistem dan strukturnya masih lama, tak akan bisa berbuat banyak. Perbaikan Polri tak bisa hanya dengan memberi cek kosong berupa jargon Reformasi Polri,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam dialog terbuka di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9).
Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, menyebut Prabowo menyambut baik usulan tersebut. “Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan masyarakat yang cukup banyak,” katanya. (Dev/P-2)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
SUASANA haru dan antusiasme tinggi mewarnai acara open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pengesahan KUHAP baru justru menutup peluang reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik.
Komisi Reformasi Kepolisian harus bekerja secara independen dan terbebas dari intervensi politik, baik dari pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu.
Komisioner kompolnas Mohamad Choirul Anam mengatakan Dofiri adalah sosok yang dihormati di internal kepolisian.
Agar setiap aparat yang bertugas di lapangan dilengkapi dengan kamera tubuh (bodycam) untuk mencegah tindakan represif yang berlebihan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved