Kompolnas Menilai Ahmad Dofiri Tepat Mendorong Reformasi Kepolisian

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selaku pengawas eksternal Polri merespons pelantikan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasehat Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Reformasi Kepolisian. Kompolnas menilai jabatan itu sudah tepat bagi Dofiri.

Komisioner kompolnas Mohamad Choirul Anam mengatakan Dofiri adalah sosok yang dihormati di internal kepolisian. Di samping itu, Dofiri juga Adhi Makayasa dan selalu bersikap tegas terhadap berbagai persoalan yang ada di Korps Bhayangkara.

"Oleh karenanya, ketika beliau ditunjuk sebagai stafsus presiden yang salah satunya ngomong soal reformasi kepolisian, saya kira ini penunjukan yang baik karena memang di samping mengetahui berbagai persoalan internal kepolisian, tapi juga sekaligus beliau juga dikenal tegas di internal kepolisian," kata Anam saat dikonfirmasi, hari ini.

Baca juga : Dilantik Presiden Prabowo, Ini Jabatan dan Tugas Ahmad Dofiri

Selain itu, Anam menyebut komunikasi Dofiri dengan berbagai pihak juga bagus. Anam merasakan sendiri saat masih menjadi anggota Komnas HAM.

Tak kalah penting, Anam menyebut Dofiri punya komitmen untuk menindaklanjuti berbagai pelanggaran oleh anggota kepolisian. "Jadi, orang memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan polisi menjadi polisi yang profesional, yang humanis, dan jauh dari berbagai pelanggaran yang terjadi," tutur Anam.

Ahmad Dofiri dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Pelantikan Ahmad Dofiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan serta Pengangkatan Kepala Badan dan Staf Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian. 

Jabatan ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk mendorong reformasi internal Polri, memperkuat kamtibmas, dan menjaga integritas institusi kepolisian. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya, Ahmad Dofiri mencatatkan kekayaan sekitar Rp7,32 miliar.(P-1)