Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian, Pengamat: Jangan Jadi Legitimasi Ganti Kapolri

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan akan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, serta tim independen pencari fakta terkait penanganan aksi unjuk rasa 25–30 Agustus 2025. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuannya dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang beranggotakan sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh bangsa.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai langkah tersebut patut didukung, namun ia mengingatkan agar pembentukan tim reformasi Polri tidak hanya dijadikan alat legitimasi untuk mempercepat pergantian Kapolri.

“Pergantian Kapolri itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Tidak perlu pakai legitimasi tim independen maupun tim reformasi Polri,” ujar Bambang, Jumat (12/9).

Baca juga : Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian Menjawab Tuntutan Masyarakat

Menurutnya, jika Presiden benar-benar ingin melakukan perbaikan institusi Polri, langkah pertama yang harus ditempuh adalah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Revisi UU Polri penting sebagai dasar membangun organisasi Polri yang profesional, independen, dan akuntabel. Termasuk memperkuat Kompolnas agar lebih independen, bukan sekadar menambah kewenangan Polri,” tegas Bambang.

Bambang menyoroti bahwa sejak lebih dari 25 tahun reformasi, skema pembenahan Polri tidak berjalan sesuai harapan. Polri yang ditempatkan langsung di bawah Presiden justru berpotensi besar dijadikan alat politik kekuasaan. Kondisi ini, menurutnya, tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru ketika Polri masih berada di bawah Menhankam dan Panglima ABRI.

Baca juga : Kapolri: Empat Oknum Polisi Ditindak Karena Langgar Netralitas

“Alih-alih membangun sistem yang kuat dan profesional, Polri kini sangat tergantung pada visi negarawan seorang Presiden. Kapolri terpilih pada akhirnya sangat bergantung mutlak pada Presiden,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai pembentukan tim reformasi harus benar-benar independen dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, bukan sekadar akademisi pesanan atau kelompok pro status quo.

“Siapapun Kapolrinya, kalau sistem dan strukturnya masih sama, tidak akan bisa melakukan reformasi secara mendasar. Reformasi Polri harus didorong dengan political will Presiden yang berpihak pada rakyat, bukan hanya kepentingan pragmatis mempertahankan kekuasaan,” tandasnya. (Faj/P-2)