Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan akan mengevaluasi untuk perbaikan usai kediamannya dijarah orang tak dikenal pada Minggu (31/8).
"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus," kata Sri Mulyani di Instagram @smindrawati, Senin (1/9).
Dia mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya, sebagaimana yang dilalui oleh para pendahulu bangsa.
Politik pun diamini sebagai perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, namun tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.
"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan," lanjut dia.
Bila terdapat indikasi penyimpangan UU atau pelanggaran hak konstitusi yang membuat publik merasa tidak puas, Sri Mulyani mengingatkan perkara dapat dibawa ke pengadilan, Mahkamah Agung (MA), hingga judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," ujar Sri Mulyani.
Dalam unggahannya, dia juga mengatakan tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan tidak korupsi.
"Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," tambahnya.
Sri Mulyani pun berterima kasih kepada seluruh masyarakat umum yang terus menyampaikan masukan kepadanya sebagai menteri keuangan serta simpati dan dukungan moral dalam menghadapi musibah kali ini.
"Terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia," kata Sri Mulyani.
Dia mengajak masyarakat untuk saling menjaga dan membangun Indonesia bersama, dengan tidak merusak, membakar, menjarah, memfitnah, memecah belah, membenci, sombong, serta melukai dan mengkhianati perasaan publik.
"Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," tutup dia. (Ant/Z-1)
Aturan gratifikasi TikTok, Purbaya Yudhi Sadewa, Live TikTok Menteri, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Laporan Gratifikasi KPK.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono unggah video polemik anggaran kapal. Purbaya akui mungkin salah data. Ini respons lengkapnya.
OTT tersebut dilakukan di dua lokasi pada hari yang sama, Rabu (4/2).
Purbaya menilai capaian tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin menguat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved