Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menegaskan posisinya untuk tidak akan bersikap menjadi partai oposisi.
"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," ujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres ke-6 PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8).
Dia mengatakan hal tersebut merupakan sikap partai yang telah diputuskan di dalam kongres. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, katanya, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer. Menurutnya, hal itu masih sering terjadi kesalahpahaman.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," kata dia.
PDIP, kata dia, adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. "Konstitusi itu yang paling tinggi," kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Sebelumnya, Megawati telah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Selain pengukuhan, kongres itu pun beragendakan rapat komisi-komisi untuk merumuskan arah kebijakan partai. (Ant/P-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan ketatnya persaingan global, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci kemajuan suatu bangsa.
Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Husnain, menegaskan bahwa pembangunan nasional akan rapuh jika tidak memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan.
Asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi menyoroti empat persoalan utama yang dianggap dapat memperlambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Plt. Deputi Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan peran strategis zakat dalam pembangunan nasional.
BAZNAS menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2025 dengan mengusung tema "Menguatkan Baznas, Mendukung Astacita" sebagai dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved