Empat Tantangan Infrastruktur Digital yang Hambat Pembangunan Nasional

Asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi menyoroti empat persoalan utama yang dianggap dapat memperlambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Ketua asosiasi, Jerry, menyampaikan bahwa para pelaku industri mengalami langsung berbagai hambatan yang membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tidak efisien. Penjelasan tersebut ia sampaikan dalam paparannya bertajuk Internet Indonesia 2025: Arah, Tantangan, dan Kolaborasi di Jakarta, Kamis (20/11).

Tantangan pertama adalah beban biaya regulasi yang bertumpuk. Selain pajak umum, perusahaan juga harus menanggung biaya tambahan seperti Contribution Charge (CC), Network Access Charge (NAC), serta tarif penempatan kabel yang bervariasi di tiap daerah. Kondisi tersebut, kata Jerry, berdampak langsung pada tingginya CAPEX dan OPEX, yang akhirnya menaikkan harga layanan telekomunikasi ke masyarakat.

Tantangan kedua berkaitan dengan prosedur perizinan yang masih rumit dan tidak seragam di berbagai daerah. Meskipun sudah ada Permendagri No. 7/2024, praktik di lapangan masih berbeda-beda, bahkan disertai praktik premanisme dan pemerasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. “Ini menambah biaya sekaligus mengganggu rasa aman di lapangan,” tegasnya.

Baca juga : Laju Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesia yang Lebih Baik

Tantangan ketiga adalah sulitnya memperoleh akses lahan strategis seperti aset PT KAI, area jalan tol, dan kawasan konservasi. Proses negosiasi yang panjang disebut menghambat pembangunan jaringan backbone dan backhaul.

Tantangan keempat, menurut asosiasi, adalah pemberlakuan moratorium izin oleh Kominfo yang dianggap tidak tepat sasaran. Jerry menilai kebijakan tersebut harusnya difokuskan pada pelaku yang melanggar aturan, bukan kepada perusahaan yang patuh dan berinvestasi secara serius. “Moratorium seperti ini justru melemahkan investasi dan inovasi,” kritiknya.

Empat hambatan utama tersebut dinilai berdampak langsung pada lambatnya pembangunan jaringan, tingginya harga layanan fixed broadband, serta terhambatnya target pemerataan akses digital nasional. Jerry menegaskan bahwa tanpa infrastruktur fiber optik pasif yang luas dan efisien, agenda transformasi digital tidak akan tercapai.

Baca juga : Dorong Infrastruktur Hijau, Kemenko PMK- BNPB Gandeng EIGER Adventure Land Hijaukan Puncak

Sebagai solusi, asosiasi mengajukan empat langkah strategis. Pertama, penyederhanaan regulasi dan biaya dengan melakukan harmonisasi tarif serta memberikan insentif fiskal untuk investasi di wilayah 3T. Kedua, pembenahan perizinan melalui digitalisasi penuh proses perizinan daerah dan pembentukan satgas pemberantasan premanisme. Ketiga, mendorong program berbagi infrastruktur seperti penggunaan tiang bersama yang telah diujicobakan di Tangerang dan Deli Serdang.

“Kami siap mendukung visi digital nasional, selama ekosistem regulasi dan lingkungan investasinya memungkinkan,” tutup Jerry. (E-3)