Legislator Gerindra: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Keberlanjutan Pembangunan dalam APBN 2026

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di tengah dinamika kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia menyoroti adanya penurunan pada pos Transfer Keuangan Daerah (TKD), meskipun secara keseluruhan belanja negara untuk pembangunan di daerah mengalami peningkatan.

Menurut Azis, kebijakan ini tidak dapat dilihat semata dari sisi nominal, melainkan harus dipahami dalam konteks perubahan arah kebijakan pembangunan. Saat ini, banyak program kementerian dan lembaga dirancang langsung menyasar ke daerah melalui mekanisme sektoral. Dengan demikian, efektivitas pembangunan daerah tidak lagi bergantung pada besaran transfer fiskal, tetapi pada sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Pembangunan daerah tidak boleh hanya bergantung pada besaran transfer fiskal. Sinergi lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan struktural agar pembangunan berjalan efektif dan merata,” ujar Azis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (16/10).

Baca juga : APBN Tumbuh Positif, Bea Cukai Perkuat Peran sebagai Penjaga dan Pendorong Ekonomi

Azis juga menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai fasilitator utama dalam menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah. Menurutnya, Kemendagri harus mampu menjembatani komunikasi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan serta memastikan setiap program nasional memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sejatinya bertujuan untuk mengefisienkan distribusi anggaran. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. “Tanpa perencanaan dan koordinasi matang, pemangkasan TKD bisa menghambat kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN, tunjangan P3K, dan layanan dasar seperti pendidikan serta kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Azis menilai bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara integratif dengan melibatkan pemerintah daerah sejak tahap awal. Ia juga mendorong adanya evaluasi bersama yang transparan antara pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. “Belanja kementerian yang diarahkan ke daerah harus berdampak ganda bukan hanya menyelesaikan proyek, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi lokal,” ujarnya.

Azis menekankan agar keseimbangan fiskal nasional dijaga secara adil. Menurutnya, APBN dan APBD harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem pembangunan nasional yang saling melengkapi. “Kekuatan pembangunan Indonesia ada di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga pelosok, bukan hanya di kota besar,” pungkasnya. (H-3)