Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PDIP baru saja merampungkan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini diikuti ribuan kader dari DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menyebut Bimtek ini sebagai momentum penting untuk menyerap aspirasi akar rumput sekaligus mengonsolidasikan arah perjuangan partai secara nasional.
“Sebagai partai, kita harus mendengar pandangan dari akar rumput PDIP. Sekarang ada banyak isu penting, seperti putusan MK, sistem pemilu ke depan, hingga kebijakan pemerintah yang perlu disinergikan dengan daerah,” kata Deddy di Bali, Kamis (31/7).
Menurutnya, seluruh anggota legislatif PDIP perlu menyatukan frekuensi dan berinovasi untuk memperkuat kinerja politik di daerah. Ia mencontohkan presentasi Gubernur Bali Wayan Koster soal rencana pembangunan jangka panjang Bali 100 tahun ke depan, sebagai langkah strategis yang bisa ditiru daerah lain.
Dalam arahannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya menjaga soliditas internal partai.
“Secara umum, Ibu Megawati mengingatkan agar partai tetap solid sebagai organisasi dan memiliki frekuensi perjuangan yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa soliditas, partai politik tidak akan mampu menopang pembangunan negara.
“Tidak ada sejarah negara manapun bisa dibangun dengan kuat jika partai politiknya tidak solid. Karena itu, soliditas internal harus dijaga,” tegasnya.
Selain itu, Megawati juga mendorong seluruh kader untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat dan menjaga kepentingan bangsa. Menurutnya, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.
"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy.
Megawati, lanjutnya, juga meminta kader PDIP menciptakan suasana kondusif bagi pemerintahan Prabowo Subianto, selama berada di jalur yang benar dan berpihak pada rakyat.
“Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” jelas Deddy.
Ia menekankan pentingnya PDIP terus melakukan bonding dengan masyarakat agar memahami persoalan riil di lapangan.
“Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa PDIP punya cukup banyak gagasan untuk mendukung pemerintahan agar tetap berada di rel yang benar,” ujarnya. (P-4)
Lili Romli menilai ada dilema di PDIP saat Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali, sebab tak ada figur kuat lain
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan akan menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, hari ini, Jumat (1/8). Kongres digelar tertutup.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran juga menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum harus berjalan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved