Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP baru saja merampungkan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini diikuti ribuan kader dari DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menyebut Bimtek ini sebagai momentum penting untuk menyerap aspirasi akar rumput sekaligus mengonsolidasikan arah perjuangan partai secara nasional.
“Sebagai partai, kita harus mendengar pandangan dari akar rumput PDIP. Sekarang ada banyak isu penting, seperti putusan MK, sistem pemilu ke depan, hingga kebijakan pemerintah yang perlu disinergikan dengan daerah,” kata Deddy di Bali, Kamis (31/7).
Menurutnya, seluruh anggota legislatif PDIP perlu menyatukan frekuensi dan berinovasi untuk memperkuat kinerja politik di daerah. Ia mencontohkan presentasi Gubernur Bali Wayan Koster soal rencana pembangunan jangka panjang Bali 100 tahun ke depan, sebagai langkah strategis yang bisa ditiru daerah lain.
Dalam arahannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya menjaga soliditas internal partai.
“Secara umum, Ibu Megawati mengingatkan agar partai tetap solid sebagai organisasi dan memiliki frekuensi perjuangan yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa soliditas, partai politik tidak akan mampu menopang pembangunan negara.
“Tidak ada sejarah negara manapun bisa dibangun dengan kuat jika partai politiknya tidak solid. Karena itu, soliditas internal harus dijaga,” tegasnya.
Selain itu, Megawati juga mendorong seluruh kader untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat dan menjaga kepentingan bangsa. Menurutnya, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.
"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy.
Megawati, lanjutnya, juga meminta kader PDIP menciptakan suasana kondusif bagi pemerintahan Prabowo Subianto, selama berada di jalur yang benar dan berpihak pada rakyat.
“Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” jelas Deddy.
Ia menekankan pentingnya PDIP terus melakukan bonding dengan masyarakat agar memahami persoalan riil di lapangan.
“Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa PDIP punya cukup banyak gagasan untuk mendukung pemerintahan agar tetap berada di rel yang benar,” ujarnya. (P-4)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved