Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini menekankan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan Kemenlu dalam mengevakuasi WNI dari negara-negara yang dilanda konflik. Amelia mengatakan perlunya peningkatan kecepatan dan efektivitas respons Pemerintah dalam menangani evakuasi WNI di luar negeri.
Ia menyebut Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
“Kita perlu mengevaluasi prosedur evakuasi WNI secara menyeluruh agar tidak tertinggal dari negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, yang juga memiliki banyak pekerja migran di wilayah konflik dan dinilai lebih cepat dalam merespons,” tegas Amelia saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini.
Amelia meminta Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat proses evakuasi baik dari sisi logistik, personel, maupun koordinasi antarinstansi, dapat ditangani secara sistematis dan terukur.
“Bapak Menteri dan jajarannya perlu memastikan hambatan-hambatan struktural dapat ditangani dengan baik. Kesiapan logistik, personel, dan koordinasi lintas lembaga harus diperkuat agar tidak mengganggu proses evakuasi dalam situasi darurat,” tegasnya.
Amelia mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Khusus Tanggap Krisis oleh Kementerian Luar Negeri. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kehadiran Satgas ini dalam kondisi siaga penuh selama 24 jam dan memiliki prosedur pembentukan yang jelas dan cepat.
“Saya berharap Satgas Tanggap Krisis ini dapat bersiaga 24 jam. Harus jelas berapa lama waktu pembentukan Satgas dalam situasi mendesak. Kesiapan seperti ini sangat penting, karena menyangkut kepercayaan WNI terhadap negara dalam situasi genting,” pungkasnya.(P-1)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Untuk dua minggu ke depan, tercatat 257 WNI yang telah membeli tiket penerbangan ke Indonesia.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
WNI yang memerlukan dokumen perjalanan sementara dan telah memperoleh fasilitasi keringanan denda keimigrasian juga disebut membeli tiket kepulangan secara mandiri.
WNI yang terbukti dengan kesadaran penuh terlibat dalam praktik penipuan daring tetap harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
ISU viral mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung menjadi tentara aktif Amerika Serikat memunculkan pertanyaan serius soal hukum kewarganegaraan.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved