Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk hati-hati dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Rifqinizamy mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau tersebut. Ia meyakini Presiden Prabowo akan mengambil langkah yang tegas dan memberikan kepastian hukum.
Namun demikian, ia mengingatkan Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia mengatakan perlu pertimbangan sejaran dan sosiologis dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
"Kami meyakini Presiden Prabowo segera mengambil langkah yang tegas dan memberikan kepastian di mana 4 pulau tersebut. Kami hanya mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya terkait administratif tetapi juga kesejarahan, dan sosiologis. Bahkan jika tidak hati-hati dalam menetapkan 4 pulau ini, ini berpotensi mengancam integrasi bangsa," kata Rifqinizamy kepada Media Indonesia, Minggu (15/6).
Rifqinizamy mengatakan jangan sampai kemudian hubungan pemerintah pusat dan Aceh terganggu karena sengketa empat pulau ini pada akhirnya merugikan masyarakat Aceh.
"Empat pulau ini secara kesejarahan berada di Aceh kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumatera Utara itu bisa melukai masyarakat Aceh dan menjadi pemicu dalam tanda kutip hubungan antara Jakarta dan Aceh," katanya.
Meski demikian, Rifqinizamy meyakini Presiden Prabowo memiliki kebijaksanaan dan pengalaman akan mengedepankan persatuan dalam penyelesaian masalah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini.
"Bagi kami penyelesaian sengketa empat pulau ini bukan hanya penyelesaian administratif dan yuridis , tetapi juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan kita dalam NKRI," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mengambil alih penyelesaian polemik pemindahan kepemilikan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatra Utara (Sumut). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah adanya komunikasi antara DPR RI dengan Presiden.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco
Menurut Dasco, Presiden Prabowo berkomitmen untuk segera mengambil keputusan terkait masalah batas wilayah tersebut. Kepala Negara juga menargetkan keputusan final akan diambil dalam waktu dekat.
“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” ujarnya. (P-4)
KOMISI II DPR RI menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah sebagai respons atas isu terkait penjualan dan sengketa pulau di Indonesi
43 pulau di Indonesia yang saat ini berstatus sengketa. Sebagian besar merupakan sengketa antardaerah di dalam negeri.
Kasus tumpang tindih wilayah seperti yang terjadi antara Sumatera Utara dan Aceh bukanlah satu-satunya. Beberapa provinsi lain juga menghadapi persoalan serupa.
Pada 2009 (4 November 2009) Gubernur Aceh saat itu mengonfirmasi kepemilikan empat pulau tersebut.
GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, memastikan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara ternyata mengandung potensi minyak dan gas (migas)
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo mengajak General Electric meningkatkan investasi alat kesehatan di Indonesia. Langkah ini seiring pembangunan 10 universitas STEM
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rapat perdana dalam KTT Board of Peace yang diinisasi Donald Trump
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan MenLH Hanif Faisol Nurofiq sepakat perkuat kolaborasi kampus dan pemerintah dalam pengelolaan sampah nasional.
KSPSI desak Presiden Prabowo pimpin Board of Peace (BoP). Modal historis KAA & GNB serta dukungan buruh global jadi kunci imbangi dominasi AS di Palestina.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved