Sinyal PDIP Merapat ke Pemerintah Makin Kuat

RENTETAN pertemuan elite Partai Gerindra dengan Megawati Soekarnoputri menguatkan sinyal bergabungnya PDI Perjuangan dalam pemerintahan. Setelah Presiden Prabowo Subianto terlihat hangat bersama Megawati saat perayaan Hari Lahir Pancasila, giliran Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang bertandang ke Jalan Teuku Umar, kediaman Megawati. 

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menduga, pertemuan elite Gerindra dengan Megawati diisi dengan pembicaraan kemungkinan PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bisa jadi pertemuan tersebut membicarakan kemungkinan masuknya PDI-P dalam pemerintahan," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (6/6).

Baca juga : Bentuk Dukungan PDIP Kepada Prabowo Berbeda

Menurut Lili, reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan jika Prabowo memandang kinerja para menteri tidak bagus. Oleh karena itu, ada celah kader PDI Perjuangan menggantikan menteri Prabowo. 

Terpisah, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan berpendapat bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi ganjalan PDI Perjuangan selama ini bergabung ke pemerintah. Itu mengingat Gibran merupakan putra mantan Presiden Joko Widodo yang memiliki sejarah konflik dengan PDI Perjuangan.

Kendati demikian, bahasa tubuh Prabowo saat berjalan sejajar dengan Megawati, alih-alih Gibran, saat Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/6) lalu dinilainya sebagai simbol politik. Saat itu, Gibran tampak berjalan di belakang Prabowo dan Megawati.

Baca juga : PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, PAN: Dukungan bukan Berarti Masuk Kabinet

"Secara politik, bisa kita artikan bahwa mana yang didahulukan atau lebih penting menurut Prabowo Subianto antara Megawati dan PDI-P-nya atau Gibran dengan Jokowinya," kata Iwan.

Ia berpendapat, pembantu Presiden yang berpotensi terdampak reshuffle adalah mereka yang kerap membuat polemik atas pernyataan di hadapan publik maupun tersangkut kasus hukum. Namun, reshuffle juga dinilai mengintai para menteri yang tak berpartai. (Tri/P-2)