Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ARAH peta politik PDI Perjuangan masih akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di luar kabinet, usai pertemuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan tersebut juga tak ubahnya upaya Presiden Prabowo untuk merangkul semua elemen, di samping menyampaikan pesan khusus Prabowo kepada Megawati.
"Menurut saya masih sama saja, mendukung pemerintahan Pak Prabowo tidak harus masuk ke kabinet," kata analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, Jumat (6/6).
Hendri memandang bahwa bentuk dukungan yang diberikan PDIP kepada Prabowo berbeda, sama halnya dengan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada PDIP dalam bentuk berbeda.
Dia pun menilai PDIP sejak awal telah memberikan dukungannya terhadap Prabowo dan hal itu tak berubah sejauh ini. "PDI Perjuangan beberapa kali menyampaikan mendukung program Pak Prabowo," katanya.
Adapun, lanjut dia, Prabowo memberikan dukungan dengan tidak mengambil 'kenikmatan' yang dimiliki oleh PDIP, seperti mengambil atau mengurangi jabatan yang sudah dimiliki oleh PDIP sekalipun mampu.
Misalnya, kursi Ketua DPR RI yang diduduki oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak diutak-atik dengan merevisi Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3).
"Padahal kan dengan kekuatan 80% di parlemen bukan hal yang sulit buat Pak Prabowo dan Gerindra mengganti Undang-Undang MD3 sehingga Mbak Puan tidak lagi menjadi Ketua DPR," tuturnya.
Menurut dia, sikap politik PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan, namun tetap memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah tersebut tak ubahnya seperti yang pernah terjadi ketika era pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalaupun ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinet itu menurut saya bonus saja. Ini pernah terjadi pada saat Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, zaman SBY," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Dasco mengatakan bahwa kehadirannya dengan Prasetyo karena diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pesan konfidensial yang tak bisa diungkapkan ke publik.
Ia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati. "Kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/6).
Dalam pertemuan itu, ada pula Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, beserta Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna Laoly dan Said Abdullah.
Foto-foto pertemuan itu pun diunggah di akun media sosial Instagram Dasco dan Prasetyo, Kamis (5/6). Keterangan foto dari foto-foto itu menyebutkan pertemuan itu berlangsung beberapa hari yang lalu.
Dalam keterangan foto-foto tersebut, Dasco melalui akun Instagram pribadinya menyebut: 'Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo'. (Ant/P-2)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved