Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEJAKSAN Agung (Kejagung) mengungkap telah memeriksa 28 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk periode 2019–2022. Dua di antaranya staf khusus mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, berinisial FH dan JT.
"Informasi dari penyidik hingga saat ini dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini bahwa saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa termasuk pemeriksaan pada hari ini berjumlah 28 orang," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Harli tidak menyebutkan secara rinci identitas para saksi. Namun, ia mengonfirmasi bahwa dua di antaranya adalah orang yang tempat tinggalnya digeledah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 21 Mei 2025.
"Nah dari 28 orang itu termasuk dua orang yang sudah diperiksa sebelumnya dan terhadap tempat yang bersangkutan itu oleh penyidik dirasa perlu itu dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan," ucap Harli.
Apartemen dua mantan staf Nadiem sudah digeledah penyidik. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita laptop, telepon seluler, hard disk eksternal, flashdisk, dan 15 buku agenda.
"Dan seperti yang sudah kami sampaikan ada beberapa barang bukti yang sudah disita dan mereka berdua sudah termasuk dalam daftar saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa," ujar Harli.
Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Dugaan korupsi berkaitan dengan proyek bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk satuan pendidikan di jenjang dasar, menengah, dan atas.
Penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh sejumlah pihak yang diduga mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian yang mendukung penggunaan Chromebook, meskipun perangkat tersebut dianggap tidak sesuai kebutuhan.
Sebelumnya, pada 2019, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kemendikbudristek telah melakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat ini tidak efektif digunakan sebagai sarana pembelajaran karena sangat bergantung pada koneksi internet, yang belum merata di seluruh Indonesia.
Dari sisi anggaran, proyek pengadaan ini menelan biaya hampir Rp10 triliun, tepatnya Rp9,982 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dari Dana Satuan Pendidikan (DSP) dan sekitar Rp6,399 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). (Ant/P-4)
Herdiansyah Hamzah mengatakan seorang menteri tidak harus mengetahui semua hal yang terjadi di kementeriannya.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan kembali memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dugaan korupsi dalam program pengadaan chromebook.
Kejagung belum menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (NAM), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Andre bersama Kevin Aluwi menjadi Co-CEO Gojek pada Oktober 2019, setelah Nadiem Makarim mundur dari jabatannya di Gojek dan menjadi Menteri.
Harli enggan memerinci nama marketing Google yang akan diperiksa, besok. Satu orang lagi merupakan pegawai humas Google, yang sejatinya sudah dipanggil, namun mangkir.
Grup WA tersebut diduga sudah dibuat sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik sebagai menteri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) masih melacak keberadaan mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2020-2024 Jurist Tan
Semua informasi soal keberadaan eks anak buah Nadiem itu dipastikan ditindaklanjuti.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved