Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa aktivis dan buruh perempuan yang mendapat kekerasan pada masa Orde Baru, Marsinah lebih layak diberi gelar pahlawan nasional dibandingkan Presiden RI ke-2, Soeharto.
Pernyataan itu disampaikan Masinton saat dimintai pendapatnya mengenai wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto yang kembali mencuat belakangan ini.
“Iya jelas (Marsinah lebih layak). Ya apapun Marsinah itu adalah simbol perjuangan ya, rakyat kecil, kaum buruh yang tertindas untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan,” kata Masinton kepada awal media usai menghadiri Sarasehan Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5).
Marsinah dikenal sebagai aktivis pekerja yang juga buruh pabrik di Sidoarjo. Dia diculik dan tewas secara misterius pada 1993, setelah aktif memimpin aksi mogok kerja memperjuangkan hak-hak buruh.
Hingga kini, penanganan kasus kematiannya belum tuntas dan terus menjadi simbol ketidakadilan serta represi terhadap gerakan buruh di era Orde Baru.
Masinton menilai, Marsinah bukan hanya sekadar korban, tetapi seorang pejuang bagi kaum buruh tertindas yang layak dihormati dan diakui perjuangannya oleh negara.
“Jadi ya bagi kita Marsinah itu adalah pejuang, pejuang yang memperjuangkan hak-hak buruh yang ditindas oleh kekuatan modal dan juga kekuatan modal yang berkolaborasi dengan kekuasaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pria yang kini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah tersebut menegaskan bahwa negara seharusnya berpihak pada perjuangan buruh untuk mengubah kondisi ekonomi menjadi lebih baik, bukan justru melupakan sejarah kekerasan yang menimpa mereka.
Masinton juga mengingatkan pentingnya menjaga hak-hak buruh, baik dalam aspek ekonomi maupun hak politik mereka dalam menyuarakan aspirasi.
“Maka hak-hak buruh ini harus kita jaga, baik itu hak ekonominya dan juga hak politik buruh dalam memperjuangkan aspirasinya,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan usulan agar Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional masih akan diproses dan tidak akan mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.
LOh iya (tidak akan dapat gelar tahun ini), waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal,” kata Gus Ipul di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/5).
Menurut Gus Ipul, seseorang diganjar gelar pahlawan nasional harus melalui proses tahapan pengusulan bertingkat, mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar.
Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar,” tukasnya.
Proses Marsinah diganjar gelar pahlawan masih dalam tahapan pengusulan dari masyarakat di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, Soeharto diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. (Dev/P-1)
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Adanya usulan yang ingin menjadikan Soeharto sebagai calon pahlawan nasional telah mencederai amanat dari reformasi.
UPAYA pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua Soeharto dinilai tidak relevan dan bermasalah.
Haedar menyebut sejarah bangsa Indonesia kerap diwarnai tarik ulur dalam pemberian gelar pahlawan karena belum tercapainya titik temu dalam memandang tokoh secara utuh.
Istana meminta masyarakat tidak melihat Soeharto dari kekurangannya. Melainkan dari prestasi dalam membangun Indonesia.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
(Mensos) Syaifullah Yusuf angkat bicara terkait pro dan kontra di masyarakat terkait dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto.
Soeharto, dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nama yang diusulkan Kemensos untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved