Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa aktivis dan buruh perempuan yang mendapat kekerasan pada masa Orde Baru, Marsinah lebih layak diberi gelar pahlawan nasional dibandingkan Presiden RI ke-2, Soeharto.
Pernyataan itu disampaikan Masinton saat dimintai pendapatnya mengenai wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto yang kembali mencuat belakangan ini.
“Iya jelas (Marsinah lebih layak). Ya apapun Marsinah itu adalah simbol perjuangan ya, rakyat kecil, kaum buruh yang tertindas untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan,” kata Masinton kepada awal media usai menghadiri Sarasehan Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5).
Marsinah dikenal sebagai aktivis pekerja yang juga buruh pabrik di Sidoarjo. Dia diculik dan tewas secara misterius pada 1993, setelah aktif memimpin aksi mogok kerja memperjuangkan hak-hak buruh.
Hingga kini, penanganan kasus kematiannya belum tuntas dan terus menjadi simbol ketidakadilan serta represi terhadap gerakan buruh di era Orde Baru.
Masinton menilai, Marsinah bukan hanya sekadar korban, tetapi seorang pejuang bagi kaum buruh tertindas yang layak dihormati dan diakui perjuangannya oleh negara.
“Jadi ya bagi kita Marsinah itu adalah pejuang, pejuang yang memperjuangkan hak-hak buruh yang ditindas oleh kekuatan modal dan juga kekuatan modal yang berkolaborasi dengan kekuasaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pria yang kini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah tersebut menegaskan bahwa negara seharusnya berpihak pada perjuangan buruh untuk mengubah kondisi ekonomi menjadi lebih baik, bukan justru melupakan sejarah kekerasan yang menimpa mereka.
Masinton juga mengingatkan pentingnya menjaga hak-hak buruh, baik dalam aspek ekonomi maupun hak politik mereka dalam menyuarakan aspirasi.
“Maka hak-hak buruh ini harus kita jaga, baik itu hak ekonominya dan juga hak politik buruh dalam memperjuangkan aspirasinya,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan usulan agar Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional masih akan diproses dan tidak akan mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.
LOh iya (tidak akan dapat gelar tahun ini), waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal,” kata Gus Ipul di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/5).
Menurut Gus Ipul, seseorang diganjar gelar pahlawan nasional harus melalui proses tahapan pengusulan bertingkat, mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar.
Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar,” tukasnya.
Proses Marsinah diganjar gelar pahlawan masih dalam tahapan pengusulan dari masyarakat di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, Soeharto diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. (Dev/P-1)
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik Soeharto usai menyebutnya pembunuh jutaan rakyat
KNPI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.
Tutut Soeharto menilai pro-kontra pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya, Soeharto, sebagai hal wajar. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa.
PVRI menilai keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto sebagai skandal politik terbesar di era Reformasi.
Politikus PDIP Guntur Romli membantah instruksi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada jajaran partai untuk menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
KNPI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.
Terlepas dari berbagai kekurangannya, Orde Baru memberikan harapan baru karena stabilitas politik, ekonomi tumbuh setelah Orde Lama.
Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Adib Rofi’uddin Izza menyampaikan dukungan atas penganugerahan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Kyai E.S. Mubarok mengingatkan pentingnya menilai sejarah secara bijak dan objektif dalam menyikapi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Tokoh pergerakan mahasiswa era Orde Baru, MS Soelaeman, mengajak publik untuk melihat pemberian gelar pahlawan ansional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto secara proporsional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved