Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf angkat bicara terkait pro dan kontra di masyarakat terkait dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto. Mensos menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak.
"Semua tokoh yang diusulkan adalah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Kita pertimbangkan semuanya secara objektif, dan selebihnya kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai,”kata Mensos usai kunjungan kerja di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah pada Kamis (24/4).
Mensos mengajak masyarakat untuk melihat proses ini sebagai bagian dari pembelajaran sejarah bangsa. “Kita diajarkan untuk mengenang kebaikan siapa pun. Mikul duwur mendhem jero, meneruskan hal-hal baik sambil menerima hal-hal yang lebih baik lagi. Kita mencatat kekurangan, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Tapi kebaikannya jangan dilupakan,”ujarnya.
Ada dua nama mantan Presiden yang telah masuk dalam proses diskusi dan kajian bersama melakukan pembahasan intensif bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP).
"Saya sampaikan bahwa Pak Harto dan Gus Dur berpotensi mendapat gelar pahlawan tahun ini,”katanya.
Dia menjelaskan ada beberapa nama yang usulannya sudah masuk. Usulan tersebut awalnya dari masyarakat, kemudian disampaikan melalui pemerintah kabupaten/kota, lalu diteruskan ke tingkat provinsi dan pusat.
"Semua usulan yang masuk kami bahas secara mendalam bersama tim pengkaji. Saat ini, ada beberapa nama yang cukup dikenal publik seperti mantan Presiden Soeharto, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jenderal M. Yusuf, HB Jassin, dan banyak tokoh lainnya," ujar Mensos.
Menurutnya, proses pengusulan gelar pahlawan nasional harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif. Hanya nama-nama yang lolos hingga tingkat gubernur dan dinilai memenuhi syarat, terang dia, yang nantinya akan disampaikan ke Dewan Gelar untuk kemudian ditetapkan oleh presiden.
Mensos menambahkan, selain Pak Harto dan Gus Dur, juga ada nama mantan Presiden BJ Habibie. Bahkan, ujar dia, kakek dari Presiden Prabowo Subianto yakni RM Margono Dojohadikusumo juga diusulkan masyarakat. Meski keluarga sempat keberatan.
"Usulan itu datang dari Jawa Timur, tapi memang masih dalam proses. Sekali lagi, semangat kita adalah untuk mengenang jasa-jasa baik para pemimpin bangsa," tandasnya. (H-4)
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Gelar Pahlawan Nasional yang diterima kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk terus meneladani perjuangan mereka.
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh penting dari kalangan NU
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Bahlil Lahadalia menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia berharap pihak yang menolak dapat menerima keputusan pemberian gelar tersebut.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik Soeharto usai menyebutnya pembunuh jutaan rakyat
Bahkan dunia media sosial seperti X (twitter) ini penetapan Suharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi tranding.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved