Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PAKAR Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah mengatakan pernyataan Budi Arie yang mengatakan bahwa dugaan keterlibatan dirinya dalam praktik judi online (judol) yang berkembang di publik sebagai lagu lama kaset rusak dapat memperburuk situasi dan citra pemerintahan Prabowo Subianto.
“Pak Budi seharusnya bisa menjelaskan secara lebih baik dengan menunjukkan data dan hasil penyidikan, jangan justru memberikan pernyataan yang terkesan ‘denial’ dan resistensi yang tidak jelas seperti itu,” kata Trubus kepada Media Indonesia pada Rabu (21/5).
Menurut Trubus, jika persoalan ini tidak diselidiki lebih dalam dan terduga tidak bisa menjelaskan dengan baik ke publik, nantinya akan menjadi polemik yang terus bergulir dan mengganggu fokus pemerintahan Prabowo Subianto.
“Memang diperlukan investigasi yang menyeluruh, dalam arti dibuka secara jelas ke publik karena ini dampaknya kalau tidak dibiarkan terus-menerus, akan mempengaruhi kinerja dan agenda Prabowo dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Trubus menilai, tujuan Prabowo yang ingin menciptakan pemerintahan bersih dan tegak lurus pada pemberantasan korupsi akan terlihat paradoks jika ada menterinya yang terseret kasus judi online.
“Ini pasti akan mengganggu citra pemerintahan karena Presiden Prabowo mau sebuah pemerintahan yang bersih, tapi pasti akan sulit jika salah satu menterinya terduga dan terseret-seret dalam kasus judol. Jadi ini harus dibereskan,” imbuhnya.
Selain itu, Trubus juga mendorong agar Presiden Prabowo mereshuffle Budi Arie selama pemeriksaan berlangsung agar proses penegakan hukum dalam berjalan dengan adil tanpa ada intervensi kepentingan.
“Iya kalau lihat itu artinya mengenai reshuffle itu hak presiden, tapi yang jelas memang melihat situasi sekarang, bisa saja presiden melakukan itu. Saya rasa ini sudah menjadi pertimbangan tersendiri kalau nanti ada bukti-bukti hukum yang lebih menguatkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Pakar komunikasi politik sekaligus Founder Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio menilai pernyataan Budi Arie yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam judi online dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Budi Arie harus gantle dan bersikap koperatif dengan penegak hukum.
“ Budi Arie harus memperjelas ini, entah dia mendatangi lagi Kepolisian, dan harus bisa menjelaskan ke publik untuk apa dia diperiksa, dan kemudian memberikan apa yang diperlukan penegak hukum untuk membuka judol ini seluas-luasnya,” ujar pria yang kerap disapa Hensat itu pada Rabu (21/5).
Hensat menjelaskan bahwa kasus judol yang diduga melibatkan salah satu menteri dalam kabinet merah putih itu tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas judi online dipertaruhkan.
“Pak Prabowo sudah tegas soal pemberantasan judi online. Tapi kalau masih ada menterinya yang terseret, publik bisa ragu,” tandasnya. (P-4)
SEKTOR pekerja migran Indonesia (PMI) tengah menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan akan melakukan pemblokiran dompet digital (e-wallet) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online (judol).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
KADIV Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba menilai ada kejanggalan dalam penangkapan lima orang sebagai tersangka dalam praktik judi online (judol) di daerah Banguntapan, Bantul.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved