Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
Platform Bijak Memantau, bijakmemantau.id, resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, memantau proses legislasi, dan memperluas kanal partisipasi publik dalam mengawal kerja dan keputusan DPR RI.
Adapun, Bijak Memantau merupakan kelanjutan dari inisiatif pendidikan politik Bijak Memilih pada Pemilu 2024. Jika memilih wakil adalah langkah pertama, mengawal janji dan memastikan akuntabilitas adalah langkah berikutnya. Bijak Memantau hadir agar partisipasi politik publik tidak berhenti di bilik suara, tetapi berlanjut dalam keterlibatan yang sadar, kritis, dan berkelanjutan.
CEO Think Policy dan perwakilan Sekretariat Bijak, Andhyta Firselly Utami, mengatakan kebijakan publik yang baik hanya bisa lahir dari ekosistem yang sehat dengan pemerintah yang responsif, masyarakat yang peduli, dan jembatan partisipasi yang bermakna di antara keduanya.
"Banyak orang muda dan kelas menengah sebenarnya ingin terlibat, tapi ruang partisipasi yang tersedia sering kali terbatas dan bersifat simbolik. Forum-forum formal seperti legislasi dan konsultasi publik belum sepenuhnya terbuka dan deliberatif, sementara ruang yang dibuka oleh masyarakat sipil cenderung lebih ekspresif tapi belum efektif pada hasil akhir kebijakan,” ujar Andhyta, saat acara peluncuran, Selasa (20/5).
“Bijak Memantau hadir untuk menjawab tantangan ini dengan membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial.”
Ia menjelaskan Bijak Memantau memiliki tiga fitur utama yang dirancang untuk mudah diakses dan dipahami. Pertama, Memahami Isu yang menyajikan rangkuman delapan isu kebijakan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, dilengkapi aktor, regulasi, dan konteks kelembagaan yang relevan. Materi disusun bersama para ahli dan knowledge partner dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi riset untuk memastikan isi yang akurat.
Kedua, Memantau Kebijakan yang memberikan pembaruan terkini terkait perkembangan RUU yang masuk dalam Prolegnas maupun yang sedang menjadi sorotan publik.
Ketiga, Memantau Pejabat yang menghadirkan profil singkat anggota legislatif, posisi mereka terhadap isu tertentu, serta kanal komunikasi untuk menyampaikan aspirasi.
Tak berhenti di informasi, Bijak Memantau juga mendorong partisipasi lanjutan lewat Komunitas Bijak. Warga dapat mengikuti diskusi daring melalui Discord, Kelas Bijak, forum townhall, bahkan bergabung dalam advokasi bersama organisasi masyarakat sipil. Tujuannya untuk memperluas partisipasi dari opini menjadi aksi nyata.
Sementara itu, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Bramantyo Suwondo, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjembatani komunikasi serta memperkuat pemahaman politik di kalangan masyarakat.
“Sebagai anggota DPR yang kini memasuki periode kedua, saya menyadari masih besarnya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap sistem politik. Kesenjangan ini perlu diisi, tidak hanya oleh para pelaku politik seperti anggota DPR dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Kehadiran Bijak Memantau, menurut saya, dapat mengisi ruang pemahaman tersebut, dan hal ini perlu kita perkuat bersama,” ungkapnya.
Bramantyo juga menyoroti bahwa semangat yang diusung oleh Bijak Memantau sejalan dengan prinsip keterbukaan yang didorong oleh Open Government Partnership (OGP), program yang turut diinisiasi oleh Panja OPG-BKSAP. Ia menegaskan bahwa sinergi multipihak sangat krusial dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif antara masyarakat dan para pembuat kebijakan. (E-3)
Studi: digital technology was inherently never democratic.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan hak suaranya untuk Pilkada Serentak 2024.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Anggota DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya kesiapan digital, seleksi kesehatan, dan pembagian peran otoritas dalam sistem haji baru Arab Saudi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved