Sistem Belum Inklusif, Partisipasi Politik Perempuan masih Rendah

KETUA Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono menilai perempuan bukan hanya pelengkap dalam pembangunan bangsa, tapi mereka adalah penggerak utama. Menurutnya, sejarah telah mencatat peran luar biasa perempuan Indonesia, dari Kartini, Cut Nyak Dien, hingga tokoh-tokoh perempuan masa kini yang memimpin di berbagai sektor. 

Namun, ia mengatakan realitas hari ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan institusional. Pernyataan ini disampaikan Iwan dalam puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) atau hari jadi ke-18 JAMAN di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (16/8).

“Partisipasi politik perempuan Indonesia masih rendah. Kita masih berada di peringkat ke-6 dari 10 negara ASEAN dalam hal representasi politik perempuan. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan dari sistem yang belum inklusif,” kata Iwan, melalui keterangannya, Minggu (17/8).

Baca juga : Bijak Memantau Jadi Wadah untuk Kawal Kinerja DPR

Iwan mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong pendidikan politik inklusif bagi perempuan. Lalu, mengembangkan kaderisasi kepemimpinan perempuan, mewujudkan kebijakan afirmatif yang berkelanjutan, memperluas akses perempuan terhadap teknologi dan pelatihan digital, dan membangun ekosistem pemberdayaan berbasis kemitraan multipihak.

Beberapa agenda khusus memeriahkan puncak HUT ke-18 JAMAN, antara lain talk show, peluncuran JAMAN Perempuan Indonesia (JAPRI) dan hiburan kesenian persembahan JAMANers (kader JAMAN). Talk Show bertajuk Peran Sosial Politik Perempuan dalam Kemandirian Nasional itu, menghadirkan penulis dan penggiat perempuan yang aktivis 1998 Lilik HS serta Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati.

Dalam kesempatan itu, Iwan menengok kembali perjalanan panjang JAMAN yang dimulai dari titik nol, dari sekelompok kecil kawan yang memiliki mimpi besar tentang kedaulatan bangsa. Saat ini pihaknya menatap ke depan merumuskan arah baru perjuangan, dan memperkuat komitmen untuk mewujudkan kemandirian nasional melalui semangat gotong-royong.

Baca juga : Media Sosial Diciptakan tidak Pernah untuk Demokrasi

“Dalam konteks globalisasi dan disrupsi teknologi, tantangan kita semakin kompleks. Ketergantungan terhadap impor pangan dan energi, dominasi korporasi asing dalam sektor strategis, serta ketimpangan digital adalah ancaman nyata terhadap kemandirian nasional,” papar dia.

Untuk itu, JAMAN mengusung strategi arah baru yang mencakup penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, koperasi, dan pertanian berbasis komunitas, transformasi digital rakyat dengan pelatihan teknologi untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kedaulatan energi dan pangan. 

Ini dilakukan melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan riset nasional, reformasi politik partisipatif, dengan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, serta kolaborasi lintas sektor, antara masyarakat sipil, pemerintah, swasta, dan akademisi.

“JAMAN berkomitmen, siapa pun pemimpin negeri ini, dari presiden, gubernur, bupati, atau walikota, mereka memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional. Tanpa kemandirian, tidak ada keadilan sosial. Tanpa kedaulatan, tidak ada kemakmuran rakyat,” tukasnya. (E-4)