Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan penting tentang perlunya mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dalam perjuangan politik.
Puan menegaskan bahwa politik seharusnya dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.
Baca juga : Tutup Masa Sidang DPR, Puan Buat Pantun: Capek Tunggu Pemilu Tapi Nggak Bebas, Rugi Dong!
Pada pidatonya yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), Puan menyoroti esensi dari demokrasi yang sebenarnya.
Ia menyatakan bahwa demokrasi merupakan alat untuk memberi legitimasi kepada kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut dapat digunakan untuk mengatur negara demi kesejahteraan rakyat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa demokrasi bisa salah arah jika tidak digunakan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Baca juga : Kenang Wapres Ke-9 Hamzah Haz, Begini Kata Puan Maharani
Puan menekankan bahwa Konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum.
Prinsip checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga diatur dalam konstitusi untuk menjaga agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan.
"Politik yang dijalankan tanpa nilai-nilai kebangsaan hanya akan mengarah pada perjuangan politik yang berpusat pada kepentingan diri sendiri atau kelompok," ujar Puan.
Baca juga : Asas Pemiilu Tidak Hanya Luber dan Jurdil, Tapi Tambahkan Istilah Etis
Menurutnya, politik yang benar adalah politik yang dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, adab, dan etika.
Puan juga mengingatkan kembali prinsip demokrasi yang pernah disampaikan oleh pendiri negara, Sukarno, bahwa demokrasi Indonesia harus mampu membawa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Ia menegaskan bahwa Indonesia didirikan bukan untuk satu orang atau satu golongan saja, melainkan untuk semua rakyat.
Baca juga : Anggota Komisi X DPR: Pentingnya Kesadaran Politik Bagi Generasi Muda
Di akhir pidatonya, Puan menyampaikan bahwa seorang negarawan sejati akan memikirkan masa depan bangsa, sementara politisi hanya memikirkan hasil pemilu.
Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara visi dan kekuasaan, agar kekuasaan negara dapat digunakan untuk kebaikan yang lebih besar.
Sidang Bersama DPR-DPD ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para pemimpin lembaga negara. Beberapa mantan presiden dan wakil presiden juga turut hadir sebagai tamu undangan. (RO/Z-10)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved