Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan penting tentang perlunya mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dalam perjuangan politik.
Puan menegaskan bahwa politik seharusnya dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.
Baca juga : Tutup Masa Sidang DPR, Puan Buat Pantun: Capek Tunggu Pemilu Tapi Nggak Bebas, Rugi Dong!
Pada pidatonya yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), Puan menyoroti esensi dari demokrasi yang sebenarnya.
Ia menyatakan bahwa demokrasi merupakan alat untuk memberi legitimasi kepada kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut dapat digunakan untuk mengatur negara demi kesejahteraan rakyat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa demokrasi bisa salah arah jika tidak digunakan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Baca juga : Kenang Wapres Ke-9 Hamzah Haz, Begini Kata Puan Maharani
Puan menekankan bahwa Konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum.
Prinsip checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga diatur dalam konstitusi untuk menjaga agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan.
"Politik yang dijalankan tanpa nilai-nilai kebangsaan hanya akan mengarah pada perjuangan politik yang berpusat pada kepentingan diri sendiri atau kelompok," ujar Puan.
Baca juga : Asas Pemiilu Tidak Hanya Luber dan Jurdil, Tapi Tambahkan Istilah Etis
Menurutnya, politik yang benar adalah politik yang dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, adab, dan etika.
Puan juga mengingatkan kembali prinsip demokrasi yang pernah disampaikan oleh pendiri negara, Sukarno, bahwa demokrasi Indonesia harus mampu membawa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Ia menegaskan bahwa Indonesia didirikan bukan untuk satu orang atau satu golongan saja, melainkan untuk semua rakyat.
Baca juga : Anggota Komisi X DPR: Pentingnya Kesadaran Politik Bagi Generasi Muda
Di akhir pidatonya, Puan menyampaikan bahwa seorang negarawan sejati akan memikirkan masa depan bangsa, sementara politisi hanya memikirkan hasil pemilu.
Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara visi dan kekuasaan, agar kekuasaan negara dapat digunakan untuk kebaikan yang lebih besar.
Sidang Bersama DPR-DPD ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para pemimpin lembaga negara. Beberapa mantan presiden dan wakil presiden juga turut hadir sebagai tamu undangan. (RO/Z-10)
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved