Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai ada plus minus jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia mengatakan sisi plusnya ialah Jokowi memiliki kendaraan politik, sekaligus menjaga anaknya, yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
"Plusnya Jokowi punya mainan politik. Jokowi bisa menyalurkan nafsu politiknya di PSI. Menjadi Ketum PSI juga dapat membuat Jokowi menjaga anaknya Gibran Rakabuming Raka dari berbagai gangguan. Setidaknya Jokowi melalui PSI dapat mengcounter isu-isu miring tentang Gibran. Jokowi juga bisa menggunakan PSI untuk menjadi kendaraan bagi Gibran pada Pilpres 2029," kata Jamiluddin ketika dihubungi, hari ini.
Namun demikian, menjadi Ketum PSI juga berdampak negatif bagi Jokowi. Ia mengatakan Jokowi yang merupakan mantan presiden hanya menjadi ketum partai gurem. Hal ini dapat menurunkan harkat Jokowi yang dinilai pendukungnya sebagai sosok yang hebat.
"Karena itu, bila Jokowi jadi ketum PSI, bisa dinilai sosok rakus kekuasaan. Jokowi akan dinilai akan menerima posisi apa saja asalkan punya kekuasaan. Hal itu akan semakin menurunkan kepercayaan masyatakat terhadap Jokowi. Bahkan tak menutup kemungkinan masyarakat menjadi semakin antipati kepada Jokowi," katanya.
Selain itu, ia menilai jika Jokowi menjadi Ketum tidak otomatis membesarkan dan mengubah PSI menjadi partai gurem. Ia menilai tidak ada garansi Jokowi akan mampu membawa PSI ke Parlemen, karena resistensi atau perlawanan terhadap Jokowi belakangan ini begitu besar. Salah satunya menyangkut tudingan ijazah palsu.
"Karena itu, memilih Jokowi menjadi ketum PSI ibarat seperti berjudi. Semuanya sangat spekulatif. Tak ada kalkulasi yang kuat untuk menyatakan Jokowi akan berhasil memimpin PSI," katanya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai PSI perlu berpikir lebih jauh sebelum menetapkan Jokowi menjadi Ketum. Menurutnya, Jokowi bisa saja menjadi penghambat PSI pada Pemilu 2029.
"Jadi, PSI sebaiknya mengkaji ulang untuk memilih Jokowi menjadi Ketum PSI. Jangan sampai PSI justru semakin menjadi partai gurem setelah dipimpin Jokowi. Kalau ini yang terjadi, mimpi bisa ke Senayan akan semakin berkepanjangan," katanya.(P-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak santri Hidayatullah mencintai hutan melalui gerakan menanam pohon dan menyerahkan 1.015 bibit produktif.
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved