Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Dewan Pers membuat kesepakatan hari ini. Kedua pihak mau memberikan perlindungan sebagai perlindungan pers di Indonesia.
"Adapun ruang lingkup dari nota kesepahaman tersebut pada pokoknya terkait, satu, dukungan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar melalui keterangan tertulis, hari ini.
Kedua pihak juga sepakat untuk menyediakan ahli dari Dewan Pers. Dua instansi itu juga sepakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. "Dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ucap Harli.
Kesepakatan itu dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama. Kedua pihak diharap saling dukung atas fungsinya masing-masing. "Setelah dilakukan rapat finalisasi, nota kesepahaman akan diajukan ke pimpinan kedua lembaga untuk persetujuan dan penandatanganan," tutur Harli. (Can/P-1)
Iwan berperan menandatangani sejumlah dokumen penting yang menjadi bagian dari skema pemberian kredit yang telah dikondisikan dalam kasus sritex
Kejakgung menetapkan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank
Anang mengatakan, lelang aset ini dibantu oleh Kejaksaan Negeri Klungkung diperantarai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar.
Penyidik Kejagung akan kewalahan jika mengusut kasus korupsi itu. Karenanya, Kejati diminta membuka kasus serupa agar korupsi ini bisa diusut tuntas.
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
KETUA Dewan Pers, Komarudin Hidayat mengungkapkan bahwa terhambatnya filantropi di Indonesia disebabkan oleh krisis kepercayaan publik serta minimnya transparansi terhadap masyarakat.
Para insan pers juga harus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika jurnalistik. Sehingga, informasi yang diberikan kepada masyarakat memiliki tujuan yang baik.
Abdul menyebut penulis melaporkan soal kolomnya yang terbit hari 22 Mei dan peristiwa yang mengikutinya.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut komposisi Pengurus Dewan Pers baru Periode 2025-2028 yang dipimpin oleh Komaruddin Hidayat.
dewan pers
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved