PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara Herlambang menilai sewa jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menunjukkan kualitas yang baik dari penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, KPU juga masih harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah karena adanya permasalahan.

ICW mendukung langkah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia untuk melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengadaan sewa private jet atau jet pribadi saat penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Menurut Seira, temuan koalisi yang menilai adanya indikasi atau potensi manipulasi dalam pemilihan penyedia private jet yang tidak jelas penting untuk ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Pasalnya, dugaan manipulasi tersebut berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemilu.

Baca juga : ICW: Masih Ditemukan Pelanggaran di PSU, Pengawasan Harus Diperketat

"PSU yang harus dilakukan sebagai bentuk kelalaian KPU dalam menyelenggarakan pilkada, dari situ cara mereka bekerja dalam menyelenggarakan pemilihan sudah patut dipertanyakan," terang Seira kepada Media Indonesia, Kamis (8/5).

Baginya, potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan di luar pelaksanaan pemilu dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Seira menyebut, jika hal itu terbukti, daftar komisioner KPU RI yang bermasalah dengan hukum dan pelanggaran integritas makin bertambah setelah Wahyu Setiawan terjerat kasus korupsi terkait penggantian antarwaktu Harun Masiku.

"Jika terbukti, maka hal ini telah membawa kerugian yang sangat besar bagi masyarakat karena APBN yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk hal yang tidak jelas pemanfaatannya serta merusak kualitas pemilihan itu sendiri," jelas Seira. (H-4)