Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara Herlambang menilai sewa jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menunjukkan kualitas yang baik dari penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, KPU juga masih harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah karena adanya permasalahan.
ICW mendukung langkah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia untuk melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengadaan sewa private jet atau jet pribadi saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Seira, temuan koalisi yang menilai adanya indikasi atau potensi manipulasi dalam pemilihan penyedia private jet yang tidak jelas penting untuk ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Pasalnya, dugaan manipulasi tersebut berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemilu.
"PSU yang harus dilakukan sebagai bentuk kelalaian KPU dalam menyelenggarakan pilkada, dari situ cara mereka bekerja dalam menyelenggarakan pemilihan sudah patut dipertanyakan," terang Seira kepada Media Indonesia, Kamis (8/5).
Baginya, potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan di luar pelaksanaan pemilu dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Seira menyebut, jika hal itu terbukti, daftar komisioner KPU RI yang bermasalah dengan hukum dan pelanggaran integritas makin bertambah setelah Wahyu Setiawan terjerat kasus korupsi terkait penggantian antarwaktu Harun Masiku.
"Jika terbukti, maka hal ini telah membawa kerugian yang sangat besar bagi masyarakat karena APBN yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk hal yang tidak jelas pemanfaatannya serta merusak kualitas pemilihan itu sendiri," jelas Seira. (H-4)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Operator biasanya mencari kandidat dengan etika kerja tinggi, kemampuan bahasa internasional, serta pengalaman bertahun-tahun dalam layanan premium.
DPR RI menyayangkan penggunaan jet pribadi oleh KPU
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved