Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI.
"Saya sangat menyesalkan delapan usulan dari para purnawirawan TNI itu. Usulan-usulan itu tidak berdasarkan riset yang mendalam dan tidak ada dasar hukumnya, termasuk salah satunya yang ingin memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres," jelas Silfester yang juga eks Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dalam keterangannya, Selasa (29/4).
Menurutnya, Gibran bersama Presiden Prabowo ialah pasangan pemimpin yang dipilih mayoritas rakyat sejumlah 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam Pemilihan Presiden yang jurdil tanpa kecurangan. Prabowo-Gibran juga menang proses gugatan di MK yang menggugurkan pihak capres lain hingga ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai pasangan presiden dan wapres terpilih untuk dilantik MPR.
"Semenjak dilantik sebagai presiden dan wapres sampai saat ini 6 bulan memerintah, Prabowo-Gibran tidak ada melanggar prosedur maupun konstitusi, sehingga tidak ada alasan apapun untuk dimakzulkan sesuai UUD 1945 Pasal 7A dan 7B yang menyebutkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden," tuturnya.
Ia menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Pihaknya percaya bahwa Prabowo-Gibran sangat kompak, termasuk hubungan dengan Jokowi sangat amat baik dan tidak mungkin pecah. Bahkan Prabowo baru saja mengutus Jokowi sebagai utusan Indonesia untuk pemakaman Sri Paus di Vatikan. (I-2)
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved