KKB Dokumentasikan Penyiksaan di Yahukimo, DPR: Biadab

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengutuk keras aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mendokumentasikan penyiksaan hingga korban meninggal dunia di Yahukimo, Papua Pegunungan, dan menyebut tindakan itu adalah pelanggaran hukum nasional dan internasional.

"Melakukan penyiksaan dan memvideokannya merupakan kejahatan yang berat. Tindakan itu sangat biadab," kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.

Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni. "Para pelaku kejahatan itu harus mendapatkan hukuman berat. Saya kira hukuman mati," ujarnya.

Baca juga : Tingkatkan Dialog Berbasis HAM untuk Redam Aksi KKB

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan itu mengatakan penyiksaan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Rekaman video penyiksaan, penganiayaan, kekerasan pembunuhan yang dipertontonkan dapat dijadikan bukti dalam proses hukum.

"Selain itu, pembuatan dan penyebaran dokumentasi kejahatan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum," kata Indrajaya.

Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Baca juga : Kodim Yahukimo Bantu Polri Evakuasi Jenazah Korban Serangan KKB

Selanjutnya, Pasal 351 KUHP menjelaskan, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.000. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.

Sedangkan Pasal 354 KUHP menerakan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

"Selain melanggar hukum nasional, apa yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata adalah tindakan yang melanggar hukum internasional," tutur Indrajaya.

Seperti diberitakan, KKB mengklaim telah membunuh lima anggota TNI yang menyamar sebagai penambang emas ilegal di Kali Kabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan.

Pihak TNI pun membantah tuduhan itu. Lima orang yang dibunuh itu merupakan warga sipil.(Ant/P-1)