Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SATPOL PP Jakarta Pusat membubarkan aksi warga yang berkemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Warga yang berkemah di depan gerbang itu sebagai bentuk penolakan atas Undang-undang (UU) TNI.
Kasatpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba mengatakan, pihaknya tidak melarang adanya unjuk rasa di lokasi tersebut karena itu merupakan hak warga dalam menyampaikan pendapat. Namun, terdapat aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan tersebut.
"Kami tidak melarang adanya unjuk rasa, itu kebebasan kemerdekaan berpendapat, itu hak warga silahkan saja. Namun ketika aturan dilanggar dengan mendirikan tenda-tenda yang menghalangi pejalan kaki, itu yang menjadi atensi," kata Tumbur kepada wartawan, Kamis (10/4).
Tumbur menjelaskan, alasan pihaknya membongkar tenda-tenda massa aksi tersebut karena didirikan di atas trotoar dan bisa menghambat para pejalan kaki yang lewat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf i dan j Jo Pasal 54 Ayat 1 Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
"Mereka mendirikan tenda tanggal 8 April 2025 dan sudah diimbau oleh petugas Satpol PP untuk membongkar tendanya, namun mereka masih tetap bertahan," ujarnya.
Tumbur melanjutkan, pada tanggal 9 April 2025, pihaknya juga kembali mengimbau agar tenda tersebut dibongkar agar tidak menghalangi dan membahayakan para pejalan kaki yang akhirnya berjalan di badan jalan.
"Kemudian juga terdapat pengaduan masyarakat atas berdirinya tenda-tenda dimaksud yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta estetika kota," tuturnya.
Namun, kata Tumbur, para pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut tidak mengindahkan imbauan petugas, sehingga secara persuasif melaksanakan penataan trotoar. Kegiatan itu juga dilaksanakan dengan didampingi pihak kepolisian dan pihak TNI. (H-4)
SEBANYAK 6 peserta aksi tolak UU TNI dan RUU Polri di gedung DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, ditangkap aparat kepolisian.
SEBANYAK 1.824 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo dari mahasiswa dan elemen masyarakat terkait RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi
Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved