Saatnya Putus Jaringan Bisnis Ilegal dan Aparat

PENGAMAT militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat bisnis ilegal yang dilindungi oleh aparat, baik kepolisian maupun TNI, sudah seharusnya diputus. 

Hal tersebut berangkat dari peristiwa penembakan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, oleh prajurit TNI yang mengungkap fakta keterlibatan aparat TNI dalam bisnis ilegal berupa judi sabung ayam. 

Bagi Fahmi, pemutusan jaringan antara aparat dan bisnis ilegal merupakan tantangan besar. Pasalnya, keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal sering kali sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan memiliki jaringan yang kompleks. 

Baca juga : Aktivitas Ilegal dari Anggota TNI/Polri akibat Lemahnya Pengawasan

"Cara terbaik untuk menghancurkan jaringan ini adalah dengan melakukan investigasi yang menyeluruh, membongkar struktur yang ada, dan memberikan hukuman berat kepada mereka yang terlibat, termasuk jika ada pejabat tinggi yang terlibat di dalamnya," terangnya kepada Media Indonesia, Kamis (20/3).

Fahmi berpendapat, keterlibatan aparat di balik bisnis ilegal disebabkan oleh beberapa faktor. Utamanya, karena akses kekuasaan dan kewenangan aparat sangat besar. Sebab, sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan negara, polisi dan TNI memiliki akses terhadap informasi, jaringan, dan sumber daya yang memungkinkan mereka mengendalikan wilayah-wilayah tertentu.

Selain itu, ada pula faktor pengawasan internal yang masih lemah, insenfit ekonomi, rendahnya hukuman bagi pelaku, serta relasi antara aparat dan aktor lokal. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan sistem pengawasan dari internal maupun eksternal terhadap TNI/Polri yang tak hanya bersifat formalistik.

Baca juga : Dukung Penghapusan Tilang Manual, PKS Minta Kamera ETLE Diperbanyak

"Selain itu, menegakkan hukum secara transparan dan tanpa tebang pilih. Jika ada anggota TNI atau Polri yang terbukti terlibat dalam bisnis ilegal, maka hukuman harus diberikan secara transparan dan setimpal. Tidak boleh ada impunitas atau perlindungan terhadap oknum yang memiliki pangkat tinggi," kata Fahmi.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan aparat secara seimbang dengan kontrol disiplin. Meskipun gaji dan tunjangan aparat sudah lebih baik dibandingkan masa lalu, Fahmi berpendapat kesejahteraan itu perlu juga diberikan dalam bentuk sistem yang mendukung integritas dan profesionalisme aparat. 

"Pelatihan etika, edukasi tentang manajemen keuangan, serta mekanisme penghargaan bagi aparat yang bersih dan berprestasi harus diperkuat," sambungnya. (Tri/P-1)