PAN Minta Kasus Penembakan PMI di Malaysia Diusut Tuntas

Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan meminta peristiwa penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesiq (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia diusut tuntas. Ia mengatakan insiden ini menambah daftar buruk penanganan PMI di Negeri Jiran tersebut. 

"Kejadian ini termasuk salah satu tindakan terburuk karena dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal, satu orang dalam kondisi kritis, dan tiga orang lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor," kata Saleh, melalui keterangannya, Selasa (28/1).

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan".

Baca juga : DPR Desak Malaysia Transparan soal Kasus Penembakan WNI

Saleh mengatakan pihaknya mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Pemerintah diminta untuk memantau secara seksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia. 

"Jangan ada hal-hal yang ditutupi. Semuanya harus dibuka secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan. Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini," katanya.

Saleh mengatakan PAN melalui anggota DPR yang duduk di komisi dan posisi terkait dipastikan akan ikut mengawasi penanganan kasus ini. Ia mengatakan tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. 

Lebih lanjut, Saleh mengatakan insiden penembakan ini jadi tugas khusus bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Apalagi, status kelembagaan intansi ini baru dinaikkan setingkat lebih tinggi pada periode sekarang. Tentu kewenangannya pun akan lebih besar.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas," katanya.(P-2)