Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai aktivitas ilegal yang berujung tindak kriminal oleh personel TNI/Polri disebabkan oleh adanya sistem kontrol pengawasan yang tidak berjalan dengan benar.
"Kalau terus terjadi aktivitas ilegal yang dilakukan personel (TNI/Polri), artinya sistem kontrol dan pengawasannya tidak berjalan dengan baik," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (20/3).
Menurut Bambang, atasan atau petinggi TNI/Polri harus memiliki sistem kontrol yang berlapis untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan benar. Begitu juga dengan sistem pengawasan, hal itu juga harus dilakukan secara vertikal maupun secara horizontal.
"Selain itu, integritas masing-masing individu juga berperan. Meski sistem baik tapi integritas buruk tetap saja ada upaya mengelabui sistem," ujarnya.
Di sisi lain, Bambang juga menyoroti adanya praktik setoran yang dilakukan personel TNI/Polri, baik ke satuan atau lembaga maupun ke atasan.
Oleh karena itu, menurutnya adalah suatu hal yang wajar bila masyarakat berpersepsi bahwa ada sistem kontrol dan pengawasan yang tidak baik di tubuh TNI maupun Polri.
"Selama pucuk pimpinannya lemah dan tak mau menegakan peraturan dengan tegas bahkan keras, kasus-kasus beking ilegal itu akan terus ada," tuturnya.
"Bahkan, mau tidak mau, persepsi publik pasti akan mengarah ke sana. Bahwa ada pembiaran yang dilakukan atasan mereka," imbuhnya. (Fik/I-1)
MPLS juga mengusung Program Pancawaluya untuk 481 siswa kelas X yang digelar di gedung olahraga sekolah.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bukanlah aparat bayaran. Keduanya adalah abdi negara dan abdi rakyat.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Prabowo mengatakan, suksesnya reformasi bisa berjalan dengan baik karena peran tokoh-tokoh TNI dan Polri. Merek rela keluar dari politik praktis.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan komandan satuan (dansat) harus meningkatkan pengawasan terhadap prajurit
Khairul Fahmi berpendapat bisnis ilegal yang dilindungi oleh aparat, baik kepolisian maupun TNI, sudah seharusnya diputus.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved