Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi kebijakan penempatan personel TNI di kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Menurut Mahfud, langkah yang diambil oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tersebut bukanlah hal yang lazim.
"Itu tidak normal, dalam arti tidak biasa," ujar Mahfud di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, hari ini.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Kendati demikian, Mahfud mengaku belum mengetahui secara rinci dasar kebijakan tersebut. Ia menyatakan masih mempelajari isi telegram Panglima TNI yang menjadi dasar pelaksanaannya.
"Ada telegram Panglima, kan. Saya belum baca isinya apa alasannya dan sebagainya. Kita pelajari dulu, jangan terburu-buru menyimpulkan itu salah. Tapi kelihatannya secara hukum agak problematik," tegas Mahfud.
Sebelumnya, Kejagung membuat kerja sama dengan TNI. Kesepakatan yang tertuang terkait pengamanan Kejari dan Kejati seluruh Indonesia.
"Iya benar ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar melalui keterangan tertulis, Minggu, 11 Mei 2025.
Surat telegram TNI terkait pengamanan menyeluruh ini sudah terbit. Namun, langkah pastinya sedang dalam proses.
Menurut Harli, pengamanan ini memperkuat kerja sama antara TNI dan Kejagung yang sudah terjalin lama. Dua instansi itu dipastikan makin mesra.(P-1)
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bukanlah aparat bayaran. Keduanya adalah abdi negara dan abdi rakyat.
Prabowo mengatakan, suksesnya reformasi bisa berjalan dengan baik karena peran tokoh-tokoh TNI dan Polri. Merek rela keluar dari politik praktis.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan komandan satuan (dansat) harus meningkatkan pengawasan terhadap prajurit
Khairul Fahmi berpendapat bisnis ilegal yang dilindungi oleh aparat, baik kepolisian maupun TNI, sudah seharusnya diputus.
Aktivitas ilegal yang berujung tindak kriminal oleh personel TNI/Polri disebabkan oleh adanya sistem kontrol pengawasan yang tidak berjalan dengan benar.
Menurut dia, pertentangan-pertentangan terkait perekrutan puluhan ribu prajurit tersebut perlu diselesaikan dengan baik untuk menciptakan kondisi bangsa yang baik.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.
Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan pengerahan prajurit TNI dalam menjaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved