Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/3). Pertemuan itu membahas akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya pencegahan kerugian dari program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dadan mengatakan, sebagai badan baru, BGN sudah mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN. Namun, anggaran tersebut baru menyasar 3% dari target penerima manfaat yang jumlahnya sebesar 82,9 juta jiwa. Untuk mencapai target tersebut, BGN membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar.
"Kurang lebih Rp100 triliun, sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp171 triliun," ungkap Dadan.
Guna melakukan percepatan pelayanan, Dadan mengaku pihaknya tak dapat bekerja sendiran. Oleh karena itu, BGN membutuhkan pendampingan, mitigasi, dan pengawasan langsung dari Kejaksaan Agung.
Menurut Dadan, sebelum pihaknya mengeksekusi anggaran dengan jumlah besar, pihaknya membutuhkan konsultasi dengan institusi kejaksaan, termasuk mencegah agar tidak terjadi kebocoran anggaran di masa mendatang.
Dari pertemuan BGN dengan Jaksa Agung, disepakati mekanisme kerja dengan menempatkan jajaran jaksa yang akan bertanggung jawab untuk mendampingi program kerja BGN.
"Mumpung kita belum mengeksekusi anggaran dalam jumlah besar, justru kami datang untuk bisa mendapatkan pendampingan, pengawasan, mitigasi, nasihat dan lain-lain supaya tidak terjadi," terang Dadan.
Sementara itu, Burhanuddin mengatakan potensi kerugian dari sebuah program pemerintah akan selalu ada. Oleh karena itu, jajarannya berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ia mengatakan, sebagai badan baru, BGN membutuhkan dukungan untuk dapat bekerja dengan cepat.
"Kita akan support mulai dari legal opinion, legal assistance, dan pendampingan-pendampingan di dalam pelaksanaan pelelangan yang pada dasarnya kami akan support 100% untuk kegiatan ini," kata Jaksa Agung. (P-4)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
PEMERINTAH melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membagikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) enam hari dalam sepekan.
Pemerintah berencana mengurangi hari operasional program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari. Menkeu Purbaya memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
BGN selidiki dugaan keracunan 7 warga di Nabire usai konsumsi Makan Bergizi Gratis. Sampel dikirim ke Jayapura, SOP dapur diperketat.
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved