Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/3). Pertemuan itu membahas akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya pencegahan kerugian dari program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dadan mengatakan, sebagai badan baru, BGN sudah mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN. Namun, anggaran tersebut baru menyasar 3% dari target penerima manfaat yang jumlahnya sebesar 82,9 juta jiwa. Untuk mencapai target tersebut, BGN membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar.
"Kurang lebih Rp100 triliun, sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp171 triliun," ungkap Dadan.
Guna melakukan percepatan pelayanan, Dadan mengaku pihaknya tak dapat bekerja sendiran. Oleh karena itu, BGN membutuhkan pendampingan, mitigasi, dan pengawasan langsung dari Kejaksaan Agung.
Menurut Dadan, sebelum pihaknya mengeksekusi anggaran dengan jumlah besar, pihaknya membutuhkan konsultasi dengan institusi kejaksaan, termasuk mencegah agar tidak terjadi kebocoran anggaran di masa mendatang.
Dari pertemuan BGN dengan Jaksa Agung, disepakati mekanisme kerja dengan menempatkan jajaran jaksa yang akan bertanggung jawab untuk mendampingi program kerja BGN.
"Mumpung kita belum mengeksekusi anggaran dalam jumlah besar, justru kami datang untuk bisa mendapatkan pendampingan, pengawasan, mitigasi, nasihat dan lain-lain supaya tidak terjadi," terang Dadan.
Sementara itu, Burhanuddin mengatakan potensi kerugian dari sebuah program pemerintah akan selalu ada. Oleh karena itu, jajarannya berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ia mengatakan, sebagai badan baru, BGN membutuhkan dukungan untuk dapat bekerja dengan cepat.
"Kita akan support mulai dari legal opinion, legal assistance, dan pendampingan-pendampingan di dalam pelaksanaan pelelangan yang pada dasarnya kami akan support 100% untuk kegiatan ini," kata Jaksa Agung. (P-4)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Waka BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan mitra Program Makan Bergizi Gratis wajib menyiapkan ruang istirahat layak dan peralatan dapur baru. Pelanggaran terancam disuspend.
BPOM perketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis karena risiko keamanan pangan. Sepanjang 2024 tercatat 138 KLB keracunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved