Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/3). Pertemuan itu membahas akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya pencegahan kerugian dari program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dadan mengatakan, sebagai badan baru, BGN sudah mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN. Namun, anggaran tersebut baru menyasar 3% dari target penerima manfaat yang jumlahnya sebesar 82,9 juta jiwa. Untuk mencapai target tersebut, BGN membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar.
"Kurang lebih Rp100 triliun, sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp171 triliun," ungkap Dadan.
Guna melakukan percepatan pelayanan, Dadan mengaku pihaknya tak dapat bekerja sendiran. Oleh karena itu, BGN membutuhkan pendampingan, mitigasi, dan pengawasan langsung dari Kejaksaan Agung.
Menurut Dadan, sebelum pihaknya mengeksekusi anggaran dengan jumlah besar, pihaknya membutuhkan konsultasi dengan institusi kejaksaan, termasuk mencegah agar tidak terjadi kebocoran anggaran di masa mendatang.
Dari pertemuan BGN dengan Jaksa Agung, disepakati mekanisme kerja dengan menempatkan jajaran jaksa yang akan bertanggung jawab untuk mendampingi program kerja BGN.
"Mumpung kita belum mengeksekusi anggaran dalam jumlah besar, justru kami datang untuk bisa mendapatkan pendampingan, pengawasan, mitigasi, nasihat dan lain-lain supaya tidak terjadi," terang Dadan.
Sementara itu, Burhanuddin mengatakan potensi kerugian dari sebuah program pemerintah akan selalu ada. Oleh karena itu, jajarannya berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ia mengatakan, sebagai badan baru, BGN membutuhkan dukungan untuk dapat bekerja dengan cepat.
"Kita akan support mulai dari legal opinion, legal assistance, dan pendampingan-pendampingan di dalam pelaksanaan pelelangan yang pada dasarnya kami akan support 100% untuk kegiatan ini," kata Jaksa Agung. (P-4)
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171,9 triliun.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 45.000 akun medsos SPPG unggah menu & harga Makan Bergizi Gratis setiap hari. Simak juga waspada modus penipuan dapur MBG.
Kecukupan gizi harus menjadi prioritas utama sebelum seorang anak didik menerima asupan ilmu pengetahuan di sekolah.
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Hensa menilai konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved