Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/3). Pertemuan itu membahas akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya pencegahan kerugian dari program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dadan mengatakan, sebagai badan baru, BGN sudah mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN. Namun, anggaran tersebut baru menyasar 3% dari target penerima manfaat yang jumlahnya sebesar 82,9 juta jiwa. Untuk mencapai target tersebut, BGN membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar.
"Kurang lebih Rp100 triliun, sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp171 triliun," ungkap Dadan.
Guna melakukan percepatan pelayanan, Dadan mengaku pihaknya tak dapat bekerja sendiran. Oleh karena itu, BGN membutuhkan pendampingan, mitigasi, dan pengawasan langsung dari Kejaksaan Agung.
Menurut Dadan, sebelum pihaknya mengeksekusi anggaran dengan jumlah besar, pihaknya membutuhkan konsultasi dengan institusi kejaksaan, termasuk mencegah agar tidak terjadi kebocoran anggaran di masa mendatang.
Dari pertemuan BGN dengan Jaksa Agung, disepakati mekanisme kerja dengan menempatkan jajaran jaksa yang akan bertanggung jawab untuk mendampingi program kerja BGN.
"Mumpung kita belum mengeksekusi anggaran dalam jumlah besar, justru kami datang untuk bisa mendapatkan pendampingan, pengawasan, mitigasi, nasihat dan lain-lain supaya tidak terjadi," terang Dadan.
Sementara itu, Burhanuddin mengatakan potensi kerugian dari sebuah program pemerintah akan selalu ada. Oleh karena itu, jajarannya berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ia mengatakan, sebagai badan baru, BGN membutuhkan dukungan untuk dapat bekerja dengan cepat.
"Kita akan support mulai dari legal opinion, legal assistance, dan pendampingan-pendampingan di dalam pelaksanaan pelelangan yang pada dasarnya kami akan support 100% untuk kegiatan ini," kata Jaksa Agung. (P-4)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved