Pemerintah Rencanakan Pemberian MBG di Daerah 3T Hingga 6 Hari dalam Sepekan

PEMERINTAH melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membagikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) enam hari dalam sepekan. Kebijakan ini mencakup penyaluran tambahan pada hari Sabtu untuk wilayah dengan risiko stunting tinggi.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penguatan program MBG setelah dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas bersama Presiden Prabowo Subianto. 

"Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari," ujar Dadan dilansir dari keterangan resmi, Senin (30/3) 

Baca juga : Operasional MBG Selama Lebaran Libur Sementara, Mulai Kembali 31 Maret

Secara umum, penyaluran MBG mengikuti hari sekolah, yakni lima hari dalam sepekan. Namun, pemerintah menerapkan perlakuan khusus bagi daerah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi, sehingga distribusi tetap dilakukan di luar hari sekolah untuk menjaga kecukupan gizi anak.

Dadan menjelaskan penetapan wilayah penerima kebijakan ini dilakukan berdasarkan data yang terukur. Acuan utama yang digunakan adalah hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memetakan daerah dengan risiko stunting tinggi.

"Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran," kata Dadan.

Baca juga : BGN dan Kemenkeu Hadirkan Sistem Digital Pelaporan Keuangan SPPG

Pendataan tersebut mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah. Sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, serta beberapa wilayah di Sumatra dan Papua, menjadi prioritas karena masih menghadapi tantangan gizi yang cukup besar.

Dadan juga menyebut akurasi data menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini mengingat MBG berkaitan langsung dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak.

"Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi," ujar Dadan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di wilayah rentan, sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka stunting secara berkelanjutan di Indonesia. (E-4)