Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat laporan resmi atas permintaannya agar Lembaga Antirasuah memeriksa keluarga Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Tanpa aduan, KPK tidak bisa bertindak.
“Pak HK akan melaporkan Pak Jokowi. Kita tunggu saja. Kita tunggu itu pelaporannya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip pada Rabu (26/2).
Asep mengatakan KPK bisa saja menjemput bola dengan memeriksa Hasto. Namun, sikap itu harus berdasarkan prosedur yang berlaku karena aduan dibuat secara lisan usai Hasto ditahan.
“Apakah akan jemput bola? Ya silahkan. Kalau misalkan kita jemput bola dan nanti disana juga tidak siap, karena laporan itu tidak hanya laporan dalam berbentuk lisan saja. Harus dilengkapi dengan dokumen-dokumennya,” ucap Asep.
Asep mengatakan aduan juga tidak bisa ditindaklanjuti hanya dari omongan Hasto. Sekjen PDIP itu diharap memberikan data tambahan aatas permintaannya agar KPK memeriksa keluarga Jokowi
“Kalau misalkan melaporkan ada tindak-tindak korupsi misalkan pembangunan apa tidak hanya berbentuk laporan lisan saja. Tapi dokumen proyeknya dan lain-lain. Jadi harus dilengkapi seperti itu. Jadi kita tunggu,” ujar Asep.
KPK mempersilakan Hasto membuat laporan resmi. Semua aduan dipastikan ditindaklanjuti, berdasarkan aturan yang berlaku.
“Nanti akan dianalisis sama tim di PLPM apa yang kekurangannya seperti itu. Nanti minta dilengkapi lagi buktinya,” kata Asep.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto berharap penahanannya menjadi momentum penguatan pemberantasan korupsi. Proses hukum diminta tidak pandang bulu, termasuk kepada keluarga Jokowi.
“Semoga ini menjadi momentum bagi komisi pemberantasan korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” tegas Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.
Hasto menilai penahanannya merupakan bentuk perjuangan kepada negeri. Dia merasa tidak menyesal dengan kelakuannya.
“Saya tidak pernah menyesal dan saya terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ucap Hasto. (P-4)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved