Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menunda untuk mengikuti retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Hingga kini belum ada penjelasan terkait hal itu. Ia menunda keberangkatan setelah adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekrano Putri yang meminta seluruh kepala daerah yang merupakan kader partai menunda keberangkatan retret.
Adapun, wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan dirinya akan tetap hadir dalam retret kepala daerah pada tanggal 27 Februari atau hari terakhir penyelenggaraan.
"Oh iya (datang). Saya kan diundang memang tanggal 27 Februari," ujar Rano kepada awak media, Sabtu (22/2).
Saat awak media menanyakan terkait keikutsertaan Pramono Anung, Rano meminta untuk langsung mengonfirmasi ke DPP PDIP. Rano mengatakan, dirinya hanya ditugaskan untuk menggantikan Pramono selama sepekan memimpin Jakarta.
"Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja," imbuhnya.
Sebagai informasi, usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK, Megawati menginstruksikan kepala daerah dari parpolnya untuk menunda keberangkatan retret. Meski demikian, tak diketahui apakah penundaan keberangkatan itu dapat diartikan sebagai batal mengikuti retret. Hingga berita ini ditayangkan, Megawati masih belum memberikan instruksi lebih lanjut kepada para kepala daerah dari PDIP. (Far)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved