Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SENGKARUT yang melanda PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam perkara dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dinilai sebagai senjata makan tuan.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, proses hukum itu muncul karena PDIP sendiri menjadi partai terdepan dalam upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK saat Presiden Joko Widodo masih berkuasa.
"PDIP sendiri adalah partai yang berada pada barisan depan melemahkan KPK, ya, justru sekarang senjata makan tuan," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
"Dia melahirkan KPK semacam model seperti sekarang, justru berbalik arah, menikam PDIP sendiri yang membangun KPK semacam ini," sambung Herdiansyah.
Bagi Herdiansyah, tindakan Hasto yang menantang KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi tak lebih dari maling teriak maling. Pasalnya, saat PDIP masih mesra dengan Jokowi, hal tersebut tidak akan terjadi. Desakan Hasto itu disampaikan usai dirinya ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2).
Menurutnya, Hasto dapat saja mengungkap sejumlah kasus yang menyeret keluarga Jokowi sejak jauh-jauh hari, misalnya dugaan gratifikasi Kaesang Pangerep selaku putra bungsu Jokowi maupun dugaan penggunaan bantuan sosial untuk memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka pada kampanye Pilpres 2024.
"Kenapa Hasto baru bernyanyi sekarang ketika dia ditetapkan sebagai tersangka? Ini kan ibaratnya maling teriak maling ya," kata Herdiansyah. (H-3)
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
Uang yang disita KPK dalam bentuk rupiah. Walaupun demikian, dia belum dapat memberitahukan lebih detail karena masih dihitung.
Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukum 15 tahun pidana penjara dan uang pengganti Rp 2,9 triliun terhadap Kerry Riza, sementara Gading dan Dimas dihukum 13 tahun pidana penjara.
Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved