Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SENGKARUT yang melanda PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam perkara dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dinilai sebagai senjata makan tuan.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, proses hukum itu muncul karena PDIP sendiri menjadi partai terdepan dalam upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK saat Presiden Joko Widodo masih berkuasa.
"PDIP sendiri adalah partai yang berada pada barisan depan melemahkan KPK, ya, justru sekarang senjata makan tuan," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
"Dia melahirkan KPK semacam model seperti sekarang, justru berbalik arah, menikam PDIP sendiri yang membangun KPK semacam ini," sambung Herdiansyah.
Bagi Herdiansyah, tindakan Hasto yang menantang KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi tak lebih dari maling teriak maling. Pasalnya, saat PDIP masih mesra dengan Jokowi, hal tersebut tidak akan terjadi. Desakan Hasto itu disampaikan usai dirinya ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2).
Menurutnya, Hasto dapat saja mengungkap sejumlah kasus yang menyeret keluarga Jokowi sejak jauh-jauh hari, misalnya dugaan gratifikasi Kaesang Pangerep selaku putra bungsu Jokowi maupun dugaan penggunaan bantuan sosial untuk memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka pada kampanye Pilpres 2024.
"Kenapa Hasto baru bernyanyi sekarang ketika dia ditetapkan sebagai tersangka? Ini kan ibaratnya maling teriak maling ya," kata Herdiansyah. (H-3)
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berinisiatif mengambil alih penanganan polemik empat pulau di wilayah perbatasan Aceh dan Sumut
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved