Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SENGKARUT yang melanda PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam perkara dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dinilai sebagai senjata makan tuan.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, proses hukum itu muncul karena PDIP sendiri menjadi partai terdepan dalam upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK saat Presiden Joko Widodo masih berkuasa.
"PDIP sendiri adalah partai yang berada pada barisan depan melemahkan KPK, ya, justru sekarang senjata makan tuan," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
"Dia melahirkan KPK semacam model seperti sekarang, justru berbalik arah, menikam PDIP sendiri yang membangun KPK semacam ini," sambung Herdiansyah.
Bagi Herdiansyah, tindakan Hasto yang menantang KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi tak lebih dari maling teriak maling. Pasalnya, saat PDIP masih mesra dengan Jokowi, hal tersebut tidak akan terjadi. Desakan Hasto itu disampaikan usai dirinya ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2).
Menurutnya, Hasto dapat saja mengungkap sejumlah kasus yang menyeret keluarga Jokowi sejak jauh-jauh hari, misalnya dugaan gratifikasi Kaesang Pangerep selaku putra bungsu Jokowi maupun dugaan penggunaan bantuan sosial untuk memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka pada kampanye Pilpres 2024.
"Kenapa Hasto baru bernyanyi sekarang ketika dia ditetapkan sebagai tersangka? Ini kan ibaratnya maling teriak maling ya," kata Herdiansyah. (H-3)
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved