Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah meminta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak hanya berkoar-koar meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto didorong untuk melaporkan kasus apa yang dapat membuat KPK memeriksa keluarga Jokowi.
"Kalau memang dia (Hasto) punya data, ya sampaikan saja, jangan hanya membuat pernyataan-pernyataan yang tidak terkonfirmasi. Kalau punya data, silakan dilaporkan," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Menurut Herdiansyah, sebenarnya sudah ada sejumlah laporan di KPK yang menyangkut keluarga Jokowi. Salah satunya adalah dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maupun penggunaan bantuan sosial saat Pemilu 2024.
Kendati demikian, ia mengkritik Hasto yang dinilai baru berani mengatakan hal tersebut saat ini. Sebab, dugaan kejahatan oleh keluarga Jokowi disebutnya tak akan pernah diungkap Hasto jika hubungan PDIP dan Jokowi baik-baik saja.
Ole karena itu, Herdiansyah sepakat jika kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka dan berujung pada penahanan memang berintensi politik. Diketahui, Hasto ditahan dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. KPK juga menjeratnya dengan sangkaan perintangan penyidikan.
"Dulu waktu Hasto dan PDIP masih mesra dengan Jokowi, tidak pernah tuh diusut kasus Harun Masiku yang melibatkan dirinya? Sekarang kenapa kasus ini baru diangkat kembali oleh KPK, ini menandakan bahwa memang ada intensi politik di dalam perkara Hasto ini," terang Herdiansyah.
Usai ditahan oleh KPK, Kamis (20/2), Hasto menantang lembaga antirasuah itu untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Ia mengatakan, KPK perlu memeriksa keluarga Jokowi, meski tak menyebutkan secara gamblang terkait kasus apa. (H-3)
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved