Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah meminta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak hanya berkoar-koar meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto didorong untuk melaporkan kasus apa yang dapat membuat KPK memeriksa keluarga Jokowi.
"Kalau memang dia (Hasto) punya data, ya sampaikan saja, jangan hanya membuat pernyataan-pernyataan yang tidak terkonfirmasi. Kalau punya data, silakan dilaporkan," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Menurut Herdiansyah, sebenarnya sudah ada sejumlah laporan di KPK yang menyangkut keluarga Jokowi. Salah satunya adalah dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maupun penggunaan bantuan sosial saat Pemilu 2024.
Kendati demikian, ia mengkritik Hasto yang dinilai baru berani mengatakan hal tersebut saat ini. Sebab, dugaan kejahatan oleh keluarga Jokowi disebutnya tak akan pernah diungkap Hasto jika hubungan PDIP dan Jokowi baik-baik saja.
Ole karena itu, Herdiansyah sepakat jika kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka dan berujung pada penahanan memang berintensi politik. Diketahui, Hasto ditahan dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. KPK juga menjeratnya dengan sangkaan perintangan penyidikan.
"Dulu waktu Hasto dan PDIP masih mesra dengan Jokowi, tidak pernah tuh diusut kasus Harun Masiku yang melibatkan dirinya? Sekarang kenapa kasus ini baru diangkat kembali oleh KPK, ini menandakan bahwa memang ada intensi politik di dalam perkara Hasto ini," terang Herdiansyah.
Usai ditahan oleh KPK, Kamis (20/2), Hasto menantang lembaga antirasuah itu untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Ia mengatakan, KPK perlu memeriksa keluarga Jokowi, meski tak menyebutkan secara gamblang terkait kasus apa. (H-3)
Presiden Prabwo Subianto menegaskan kepada para hakim untu menjatuhkan putusan yang benar-benar adil dan bebas dari keraguan.
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved