Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah meminta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak hanya berkoar-koar meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto didorong untuk melaporkan kasus apa yang dapat membuat KPK memeriksa keluarga Jokowi.
"Kalau memang dia (Hasto) punya data, ya sampaikan saja, jangan hanya membuat pernyataan-pernyataan yang tidak terkonfirmasi. Kalau punya data, silakan dilaporkan," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Menurut Herdiansyah, sebenarnya sudah ada sejumlah laporan di KPK yang menyangkut keluarga Jokowi. Salah satunya adalah dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maupun penggunaan bantuan sosial saat Pemilu 2024.
Kendati demikian, ia mengkritik Hasto yang dinilai baru berani mengatakan hal tersebut saat ini. Sebab, dugaan kejahatan oleh keluarga Jokowi disebutnya tak akan pernah diungkap Hasto jika hubungan PDIP dan Jokowi baik-baik saja.
Ole karena itu, Herdiansyah sepakat jika kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka dan berujung pada penahanan memang berintensi politik. Diketahui, Hasto ditahan dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. KPK juga menjeratnya dengan sangkaan perintangan penyidikan.
"Dulu waktu Hasto dan PDIP masih mesra dengan Jokowi, tidak pernah tuh diusut kasus Harun Masiku yang melibatkan dirinya? Sekarang kenapa kasus ini baru diangkat kembali oleh KPK, ini menandakan bahwa memang ada intensi politik di dalam perkara Hasto ini," terang Herdiansyah.
Usai ditahan oleh KPK, Kamis (20/2), Hasto menantang lembaga antirasuah itu untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Ia mengatakan, KPK perlu memeriksa keluarga Jokowi, meski tak menyebutkan secara gamblang terkait kasus apa. (H-3)
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved