Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto meyakini bahwa ia dan pemimpin bangsa terdahulu tidak memiliki keinginan akan kekuasaan untuk diri sendiri. Secara khusus, ia menyinggung soal sosok Joko Widodo sebagai pendahulunya.
"Pak Jokowi, saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin in, bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun. Saya saksi, pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia," ujarnya, Sabtu (15/2).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jokowi menghadiri acara tersebut.
Usai melontarkannya, Prabowo langsung menyinggung spekulasi bahwa dirinya selama ini dikendalikan Jokowi. "Nanti dibilang, saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Ndasmu," kata Prabowo.
Di era kepesidenan Jokowi Jilid II, Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dalam dua edisi pemilihan presiden sebelumnya, yakni 2014 dan 2019, kedua tokoh tersebut masing-masing maju sebagai capres. Namun, kontestasi selalu dimenagkan oleh Jokowi.
Baru pada Pilpres 2024, Prabowo yang maju bersama Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung Jokowi keluar sebagai pemenang mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Di hadapan kadernya, Prabowo mengakui bahwa kemenangannya itu tak telepas dari dukungan Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga mengkalim mendapat dukungan dari almarhun Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur. (Tri/P-2)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Rommy menegaskan, PPP melihat potensi Amran karena mempertimbangkan kemampuan dan ketokohannya.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto atas dugaan cawe-cawe dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang, Banten.
Ketika Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugasnya, maka tidak akan menimbulkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
MK juga mempersilakan kepada parpol yang semula mengusung Owena-Stanislaus mendukung paslon baru.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved