Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto meyakini bahwa ia dan pemimpin bangsa terdahulu tidak memiliki keinginan akan kekuasaan untuk diri sendiri. Secara khusus, ia menyinggung soal sosok Joko Widodo sebagai pendahulunya.
"Pak Jokowi, saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin in, bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun. Saya saksi, pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia," ujarnya, Sabtu (15/2).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jokowi menghadiri acara tersebut.
Usai melontarkannya, Prabowo langsung menyinggung spekulasi bahwa dirinya selama ini dikendalikan Jokowi. "Nanti dibilang, saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Ndasmu," kata Prabowo.
Di era kepesidenan Jokowi Jilid II, Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dalam dua edisi pemilihan presiden sebelumnya, yakni 2014 dan 2019, kedua tokoh tersebut masing-masing maju sebagai capres. Namun, kontestasi selalu dimenagkan oleh Jokowi.
Baru pada Pilpres 2024, Prabowo yang maju bersama Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung Jokowi keluar sebagai pemenang mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Di hadapan kadernya, Prabowo mengakui bahwa kemenangannya itu tak telepas dari dukungan Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga mengkalim mendapat dukungan dari almarhun Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur. (Tri/P-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Rommy menegaskan, PPP melihat potensi Amran karena mempertimbangkan kemampuan dan ketokohannya.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto atas dugaan cawe-cawe dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang, Banten.
Ketika Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugasnya, maka tidak akan menimbulkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved