DPR Rekomendasikan 6 Langkah Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

PEKERJA Migran Indonesia memberikan kontribusi penting dalam perekonomian negara dari sisi terhadap pendapatan negara melalui remitansi serta dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.

Namun, kenyataannya, banyak pekerja migran indonesia menghadapi masalah, seperti kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja. Hal ini ditambah dengan keterbatasan akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Rl, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA menanggapi dengan serius insiden tragis yang menimpa pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia. Kasus ini menyebabkan korban jiwa akibat penembakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga : Penyelundupan 4 Pekerja Migras secara Ilegal ke Malaysia Berhasil Digagalkan

Kejadian tersebut menunjukkan betapa rentannya posisi pekerja migran indonesia di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia.

Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh., MA mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran indonesia.

"Insiden seperti ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran indonesia, yang sering kali bekerja dalam kondisi ren­tan. Ini adalah momentum pemerintah untuk Perbaikan Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar mereka merasa aman nyaman dalam bekerja dan keluarga yang ditinggalkan merasa tenang," katanya dalam keterangan resmi, kemarin.

Baca juga : Perketat Syarat Pekerja Migran Lewat Revisi UU

Menurut Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh., MA, ada beberapa hal yang yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran indonesia. 

Pertama, peningkatan kerja sama bilateral. Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat pekerja migran bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlin­dungan yang lebih baik.

"Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia," lanjutnya. 

Baca juga : Begini Kondisi 2 WNI Korban Penembakan di Malaysia yang Masih Kritis

Kedua, revisi dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah Indonesia perlu merevisi kebijakan terkait dengan pengiriman tenaga kerja, memastikan bahwa setiap pekerja migran mendapatkan hak-haknya, serta melakukan pengawas­an yang lebih ketat terhadap agen tenaga kerja untuk meminimalkan upaya penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja.

Ketiga, perlindungan hukum yang lebih kuat. Langkah ini dapat dilakukan dengan membuat sistem hukum yang memperkuat posisi pekerja migran, termasuk meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya.

Keempat, pelatihan dan penyuluhan keamanan. "Pekerja migran perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang haknya. Mereka juga perlu diberi pelatihan keselamatan dan melindungi diri dalam situasi berbahaya," jelas Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh., MA. 

Baca juga : Komnas HAM Minta Malaysia Investigasi Penembakan Pekerja Migran

Mereka harus diberi pemahaman tentang jalur komunikasi dengan kedutaan atau konsulat Indonesia setempat jika menghadapi masalah, serta pengetahuan tentang undang-undang negara tempat mereka bekerja. 

Kelima, peningkatan pengawasan dan pemantauan. Pekerja migran Indonesia sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terpantau secara baik. Perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan serta kondisi pekerja dan terhadap agensi. 

Agensi yang menempatkan pekerja migran sering kali tidak cukup memperhatikan kesejahteraan pekerja. Diperlukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen ilegal atau yang tidak profesional.

Keenam, jaminan sosial untuk pekerja migran. Penyediaan dana atau asuransi perlindungan sosial bagi pekerja migran yang bisa digunakan jika terjadi musibah seperti ini sangat penting. 

Di sisi lain Dr. Hj. Nihayatuf Wafiroh., MA menegaskan bahwa kasus penembakan ini adalah peringatan bahwa sudah saatnya pemerintah serius memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran ndonesia.

"Keamanan dan kesejah­teraan pekerja migran adalah tanggung jawab kita bersama, dan kami di DPR akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja migran agar mereka dapat bekerja dengan aman dan bermartabat. Kami berharap insiden ini menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik bagi seluruh pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kejadian tragis seperti ini harus menjadi alasan untuk memperkuat perlindungan dan menciptakan sistem yang lebih adil bagi mereka," paparnya tegas.

Pemerintah, menurutnya dalam hal ini, perlu segera mengajak negara-negara tempat pekerja migran Indonesia bekerja untuk menyepakati langkah konkret guna mengurangi risiko yang dihadapi pekerja migran, serta memberikan jaminan keamanan dan kesejahtera­an yang lebih baik.

Meskipun insiden penem­bakan ini menambah rasa keprihatinan terhadap nasib pekerja migran Indonesia, hal tersebut juga harus menjadi titik tolak untuk memperbaiki sistem perlin­dungan mereka, agar mereka dapat bekerja dengan aman dan terhormat.

"Pemerintah Indonesia, serta masyarakat internasional, harus bergandengan tangan untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan," pungkasnya. (Adv)