Fraksi PDIP Tegaskan Isu DPR Setujui Penutupan Alfamart-Indomaret Hoaks

FRAKSI PDI Perjuangan DPR RI memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar luas di media sosial mengenai penghentian operasional maupun ekspansi gerai Alfamart dan Indomaret. Unggahan dari salah satu akun media sosial pada 22 Februari 2026 mengklaim DPR RI telah menyetujui penghentian operasional serta pembatasan ekspansi kedua minimarket tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan disinformasi yang menyesatkan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dolfie OFP, menegaskan bahwa pimpinan DPR RI tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal tersebut.

Baca juga : Lasarus: Komisi V DPR tidak Pernah Minta Alfamart dan Indomaret Ditutup

“Kami tegaskan, tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” kata Dolfie dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/2).

Menurut Dolfie, narasi yang beredar di media sosial telah memelintir dinamika pembahasan rapat kerja di Komisi V DPR RI dan menyajikannya seolah-olah sebagai keputusan lembaga DPR.

“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi. Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” tegasnya.

Baca juga : Pemerintah: Gurita Bisnis Alfamart dan Indomaret Bunuh UMKM

Dolfie menjelaskan, hal tersebut dapat diverifikasi secara jelas dalam dokumen resmi Laporan Singkat (Lapsing) Rapat Kerja Komisi V DPR RI tanggal 12 November 2025, yang sama sekali tidak memuat keputusan atau rekomendasi sebagaimana diklaim dalam unggahan media sosial tersebut.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data, dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku, serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha.

“Kami menilai unggahan yang menyebut DPR RI menyetujui penghentian minimarket adalah hoaks/disinformasi. Publik perlu mendapatkan informasi yang utuh dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keresahan,” pungkasnya. (P-4)