Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyesalkan tindakan penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), terhadap lima PMI yang menyebabkan satu korban jiwa dan sejumlah korban luka-luka. Menurutnya, pemerintah Malaysia harus terbuka atas insiden ini, untuk menjaga hubungan baik kedua negara.
"Saya sebagai Anggota DPR RI menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia APMM, tentang kasus penembakan yang dilakukan oleh mereka di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia," kata TB Hasanuddin, Senin (27/1).
Selain itu, TB Hasanuddin juga mempertanyakan penjelasan APMM terkait insiden tersebut. Menurutnya, masih ada yang janggal terhadap peryataan APMM.
"Penjelasan dari APMM menurut hemat saya sangat di ragukan. Pertama bahwa warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan sebanyak empat kali, rasanya aneh, kalau memang benar mereka imigran yang ilegal pada umumnya melarikan diri, bukan sebaliknya menabrak sampai empat kali dan menabrak itu sebesar apa kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia, ko sampe berani menabrak kapal APMM yang relatif besar," katanya.
Penjelasan berikutnya, kata TB Hasanuddin yang patut diragukan adalah konon aparat APMM melakukan bela diri karena WNI-nya membawa dua parang.
"Kalau penjelasan itu benar berarti yang membawa parang itu sudah naik ke Kapal APMM, sementara ini korban yang ditemukan justru di tempat lain dan di pantai. Ini dua peryataan ini patut di klarifikasi ulang oleh pemerintah Malaysia, agar hubungan kedua negara tetap baik," ucapnya.
Sementara, TB Hasanuddin juga mendorong WNI yang ingin masuk ke wilayah negara lain agar masuk secara legal, hal ini untuk menghidari masalah yang fatal.
"Mengenai WNI yang ingin masuk ke negara lain untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi masuklah secara legal agar tidak menjadi masalah yang fatal," katanya.
TB Hasanuddin juga mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang merespon dengan cepat atas kejadian ini. "Kasus ini sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, Direktur perlindunhan WNI dan terus di monitor oleh Menlu untuk memberikan bantuan yang diperlukan," tegasnya.
Sementara, menurut keterangan Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, 5 WNI itu mencoba menyerang petugas APMM saat berpatroli sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan demi keamanan.
"Kapal yang ditumpangi tersangka menghantam kapal APMM sebanyak empat kali sebelum dua di antaranya mencoba menyerang petugas dengan parang," lapor Harian Metro Malaysia, mengutip keterangan Hussein.
Dijelaskan lebih lanjut, lantaran merasa terancam, petugas APMM kemudian melesatkan peluru ke arah kapal para WNI. Disebutkan bahwa para WNI itu sempat kabur. (Cah/I-2)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Seorang komandan menjadi pengawas dan memberi arahan bagi prajurit di bawahnya. Tetapi justru terlibat kejahatan dalam kasus kematian Lucky.
Dia juga mempertanyakan pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Ia meminta penjelasan lengkap peristiwa tersebut.
Jika pengibaran bendera One Piece tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, sebaiknya disampaikan melalui saluran yang sah dan substansial.
Ia menyoroti bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha.
TNI AD akan merekrut 24 ribu tamtama untuk membentuk batalyon teritorial pembangunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved