Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyesalkan tindakan penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), terhadap lima PMI yang menyebabkan satu korban jiwa dan sejumlah korban luka-luka. Menurutnya, pemerintah Malaysia harus terbuka atas insiden ini, untuk menjaga hubungan baik kedua negara.
"Saya sebagai Anggota DPR RI menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia APMM, tentang kasus penembakan yang dilakukan oleh mereka di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia," kata TB Hasanuddin, Senin (27/1).
Selain itu, TB Hasanuddin juga mempertanyakan penjelasan APMM terkait insiden tersebut. Menurutnya, masih ada yang janggal terhadap peryataan APMM.
"Penjelasan dari APMM menurut hemat saya sangat di ragukan. Pertama bahwa warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan sebanyak empat kali, rasanya aneh, kalau memang benar mereka imigran yang ilegal pada umumnya melarikan diri, bukan sebaliknya menabrak sampai empat kali dan menabrak itu sebesar apa kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia, ko sampe berani menabrak kapal APMM yang relatif besar," katanya.
Penjelasan berikutnya, kata TB Hasanuddin yang patut diragukan adalah konon aparat APMM melakukan bela diri karena WNI-nya membawa dua parang.
"Kalau penjelasan itu benar berarti yang membawa parang itu sudah naik ke Kapal APMM, sementara ini korban yang ditemukan justru di tempat lain dan di pantai. Ini dua peryataan ini patut di klarifikasi ulang oleh pemerintah Malaysia, agar hubungan kedua negara tetap baik," ucapnya.
Sementara, TB Hasanuddin juga mendorong WNI yang ingin masuk ke wilayah negara lain agar masuk secara legal, hal ini untuk menghidari masalah yang fatal.
"Mengenai WNI yang ingin masuk ke negara lain untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi masuklah secara legal agar tidak menjadi masalah yang fatal," katanya.
TB Hasanuddin juga mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang merespon dengan cepat atas kejadian ini. "Kasus ini sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, Direktur perlindunhan WNI dan terus di monitor oleh Menlu untuk memberikan bantuan yang diperlukan," tegasnya.
Sementara, menurut keterangan Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, 5 WNI itu mencoba menyerang petugas APMM saat berpatroli sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan demi keamanan.
"Kapal yang ditumpangi tersangka menghantam kapal APMM sebanyak empat kali sebelum dua di antaranya mencoba menyerang petugas dengan parang," lapor Harian Metro Malaysia, mengutip keterangan Hussein.
Dijelaskan lebih lanjut, lantaran merasa terancam, petugas APMM kemudian melesatkan peluru ke arah kapal para WNI. Disebutkan bahwa para WNI itu sempat kabur. (Cah/I-2)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Cucun menjelaskan bahwa pergantian ini sepenuhnya berdasar pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Andini merupakan perempuan kelahiran Indonesia yang memutuskan untuk meniti karier di Amerika Serikat.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan keberadaan bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park atau Bandara IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, membuat negara kecolongan
RUU Keamanan Siber dinilai penting untuk menutup celah pengawasan aktivitas digital anak
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved