Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN) era Joko Widodo.
Menurut Hensa, keputusan Prabowo untuk mengkaji ulang PSN era Jokowi bukan sebagai upaya sang presiden menjauhi Jokowi.
“Ini bukan tentang apakah Prabowo ingin menjauhi Jokowi, ataukah ini adalah eranya Pak Jokowi ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Bukan begitu,” kata Hensa kepada wartawan.
Ia melihat, setiap presiden yang berkuasa pasti memiliki program-program yang diprioritaskan.
Program-program tersebut juga, kata Hensa, pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, seperti finansial dan kebutuhan negara.
“Saya yakin setiap program pemerintah selalu ada masanya. Jadi pada saat masa Presiden Jokowi, ya PSN-nya harus seperti itu. Harus seperti yang sudah ditetapkan,” kata Hensa.
“Tapi kan perkembangannya tentunya berbeda dengan era Pak Prabowo. Bisa macam-macam pertimbangannya. Bisa tentang finansial, bisa tentang keadilan, bisa tentang kebutuhan, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Dan evaluasi itu harus kita apresiasi,” lanjutnya.
Hensa berharap, Prabowo dapat menetapkan program-program yang terbaik untuk membangun Indonesia ke depannya.
Ia pun melihat, evaluasi ini tak serta merta menandakan bahwa komunikasi antara keduanya memburuk.
“Bisa saja PSN yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi diteruskan, atau mungkin ditunda. Ini memang tergantung dari situasi negara,” ujar Hensa.
“Saya yakin walaupun nanti keputusannya ditunda, itu bukan berarti komunikasi antara Presiden ke-7 dan ke-8 ini memburuk, menurut saya tetap baik,” lanjutnya.
Hensa pun meyakini bahwa Jokowi tidak akan kecewa jika Prabowo mengevaluasi PSN-PSN yang ia canangkan.
Menurutnya, Jokowi sebagai mantan presiden pun akan memaklumi keputusan Prabowo demi kemaslahatan bangsa,
“Saya yakin Pak Jokowi juga tidak akan marah dan kecewa bila ada keputusan-keputusan menunda PSN bila nanti Pak Prabowo menginstruksikan demikian atau memutuskan demikian,” pungkas Hensa. (Z-1)
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sebesar 280%.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura).
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved