Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal adanya sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) terkait pagar laut di perairan Banten. Dua surat itu dicurigai bisa diterbitkan lewat jalur korupsi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pihaknya saat ini memantau perkembangan perkara itu. Lembaga Antirasuah tidak bisa langsung masuk karena ada instansi lain yang tengah mengusutnya.
“Ya itu kan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak-pihak tertentu. Nanti dari kami sendiri akan melihat perkembangannya seperti apa,” kata Setyo dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis (23/1).
Ombudsman menjadi salah satu instansi yang turut mengindikasi adanya korupsi dalam penerbitan SHM dan HGB pagar laut. KPK terbuka jika mereka mau memberikan informasi awal.
“Mungkin kalau perlu dari Ombudsman bisa menyampaikan ke kami,” ujar Setyo.
KPK butuh informasi awal untuk melakukan penindakan. Namun, Setyo mengatakan pihaknya juga tetap menjemput bola dengan cara mencari sekelebat data soal pagar laut tersebut.
“Kami belum mendapatkan secara detil informasi tersebut, baru info-info saja,” kata Setyo.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut (AL) serta pemangku kepentingan lainnya mulai membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Diharapkan pembongkaran bisa selesai dalam 10 hari ke depan.
Proses pembongkaran dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Lebih dari 2.000 personel dikerahkan dalam proses pembongkaran ini. Jauh lebih besar dibandingkan dengan operasi sebelumnya pada 18 Januari 2025.
Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta menargetkan setidaknya lima kilometer pagar laut dapat dibongkar dalam satu hari. Pagar laut tersebut memiliki panjang 30,16 kilometer. (Can/I-2)
Setyo mengatakan, skor itu merupakan angka atas cerminan kejujuran seluruh pelaku di sektor pendidikan. Sikap antirasuah di dunia pendidikan mesti diperbaiki.
Calon Pimpinan KPK Setyo Budiyanto menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diperlukan tapi harus selektif.
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
DPR RI menyetujui calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto untuk menjadi Ketua KPK masa jabatan 2024-2025
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Kenapa aparat penegak hukum terkesan berlambat-lambat? Ada apa sebenarnya hingga perintah pemimpin tertinggi negeri ini seperti tak dipatuhi oleh jajarannya dengan sepenuh hati?
Mampukah Prabowo menyelesaikan patgulipat pagar laut sesuai keinginan rakyat? Atau, akankah pencaplokan lahan negara dan penindasan terhadap rakyat akan terlupakan begitu saja?
KASUS ratusan hektare laut bersertifikat di Subang, Jawa Barat, terus menuai sorotan dari masyarakat.
Jumlah itu dihitung dalam rata-rata anggota keluarga dari 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya yang diperoleh dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
KELOMPOK Nelayan menyebut tanggul laut atau yang kini populer disebut pagar lautdi pesisir utara Tangerang sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan tujuan mencegah abrasi.
Keberadaan pagar yang membentang jauh ke laut ini tentunya telah mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan memunculkan spekulasi adanya proyek besar seperti reklamasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved