KPK Umumkan Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Menjadi 71,53

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil survei penilaian integritas (SPI) periode 2024. Hasilnya, nilai indeks integritas nasional (IIN) meningkat dari tahun sebelumnya.

“Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, indeks integritas nasional atau IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami penaikan 0,56 poin dati tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya adalah 70,97,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Setyo mengatakan penaikan angka itu merupakan harapan baik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia minta semua pihak terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya sikap antirasuah.

Baca juga : Terima Pimpinan KPK, Menkopolkam Sampaikan Komitmen Dukungan Pemberantasan Korupsi

Menurut Setyo, KPK tidak bisa sendiri memberantas korupsi untuk meningkatkan skor SPI. Semua pihak baik dari kalangan pemerintah, legislator, sampai masyarakat diminta turun tangan ikut meningkatkan skor SPI tiap tahunnya.

“Nah, perbaikan ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, dalam hal ini bukan hanya KPK saja,” ujar Setyo.

Menurut Setyo, banyak instansi pemerintahan yang skor SPI-nya meningkat. Salah satunya yakni Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca juga : Ketua KPK Yakin Kasus Hasto Bisa Sampai Ketuk Palu

Setyo mengaku salut dengan peningkatan skor SPI di Kementan. Apalagi, dia pernah menjadi inspektur jenderal (Irjen) di sana.

“Saya yakin Kementan itu sudah berjibaku, saya kebetulan mantan Irjen di Kementerian Pertanian, saya terlibat bagaimana setiap hari disetrum sama Pak Menteri saat itu, begitu,” ucap Setyo.

KPK juga sudah membeberkan hasil SPI ke instansi pemerintahan lainnya, sampai pemerintah daerah. Semua rekomendasi perbaikan juga diberikan.

Rekomendasi itu diharap ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Tujuannya, untuk memperbaiki skor SPI tahun depan dan memastikan pemberantasan korupsi berjalan maju.

“Yang perlu juga dievaluasi ini dari Kemendagri, izin pak, tentu ada pejabat sementara, Pj gubernur, Pj wali kota, bupati, ternyata kami juga memberikan penilaian, para penjabat ini juga tidak berpengaruh secara signifikan, padahal namanya penjabat itu harusnya lebih besar,” tutur Setyo. (P-5)