WN Tiongkok Keruk 774 Kg Emas Divonis Bebas, Hakim Diminta Pahami Semangat Pemerintah 

VONIS bebas terhadap warga negara (WN) Tiongkok bernama Yu Hao yang mengeruk emas sebesar 774 kg oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak mendapat sorotan dari Senayan. Anggota Komisi III Fraksi NasDem Rudianto Lallo mengatakan, hakim selaku abdi negara seharusnya berada dalam satu garis komando dengan pemerintah untuk menyelamatkan sumber daya alam di Tanah Air.

"Harusnya dimaknai oleh abdi negara, termasuk hakim, untuk sungguh-sungguh menjadikan itu (semangat pemerintah) sebagai sumber etis atau panduan moral," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/1).

Bagi Rudianto, vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim tinggi PT Pontianak memprihatinkan. Ia berpendapat, di tengah upaya pemberantasan tambang ilegal, putusan hakim terhadap Hao justru merugikan negara.

Baca juga : NasDem Harap Makan Bergizi Gratis Turut Mendukung Kualitas Pendidikan Anak-anak di Sekolah

"Hakim dengan segala argumentasinya lalu kemudian membebaskan, ini kan negara rugi nih. Belum lagi proses persidangan, proses yang menggunakan anggaran negara, ini yang kita sangat prihatin," jelas Rudianto.

Ia mendorong pengawas internal Mahkamah Agung (MA) untuk mendalami putusan janggal PT Pontianak. Terlebih, putusan tersebut juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahkan, Rudianto tidak segan mengatakan bahwa patut diduga, ada unsur lain di balik putusan tersebut.

"Menurut saya pasti ada intervensi karena faktor apa dan sebagainya, uang dan sebagainya. Karena itu kita dorong pengawas internal, panggil itu hakim-hakim yang membebaskan itu," katanya.

Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) juga didesak untuk memeriksa perilaku oknum hakim di balik putusan janggal tersebut. Vonis bebas terhadap Hao, ujar Rudianto, dapat menjadi pintu masuk mendalami dugaan permainan. (Tri/M-3)