Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
VONIS bebas terhadap warga negara (WN) Tiongkok bernama Yu Hao yang mengeruk emas sebesar 774 kg oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak mendapat sorotan dari Senayan. Anggota Komisi III Fraksi NasDem Rudianto Lallo mengatakan, hakim selaku abdi negara seharusnya berada dalam satu garis komando dengan pemerintah untuk menyelamatkan sumber daya alam di Tanah Air.
"Harusnya dimaknai oleh abdi negara, termasuk hakim, untuk sungguh-sungguh menjadikan itu (semangat pemerintah) sebagai sumber etis atau panduan moral," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/1).
Bagi Rudianto, vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim tinggi PT Pontianak memprihatinkan. Ia berpendapat, di tengah upaya pemberantasan tambang ilegal, putusan hakim terhadap Hao justru merugikan negara.
"Hakim dengan segala argumentasinya lalu kemudian membebaskan, ini kan negara rugi nih. Belum lagi proses persidangan, proses yang menggunakan anggaran negara, ini yang kita sangat prihatin," jelas Rudianto.
Ia mendorong pengawas internal Mahkamah Agung (MA) untuk mendalami putusan janggal PT Pontianak. Terlebih, putusan tersebut juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahkan, Rudianto tidak segan mengatakan bahwa patut diduga, ada unsur lain di balik putusan tersebut.
"Menurut saya pasti ada intervensi karena faktor apa dan sebagainya, uang dan sebagainya. Karena itu kita dorong pengawas internal, panggil itu hakim-hakim yang membebaskan itu," katanya.
Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) juga didesak untuk memeriksa perilaku oknum hakim di balik putusan janggal tersebut. Vonis bebas terhadap Hao, ujar Rudianto, dapat menjadi pintu masuk mendalami dugaan permainan. (Tri/M-3)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Nama Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026.
Ruang Rapat Komisi III DPR RI mendadak panas pada Rabu (28/1).
Mahalnya harga pupuk membuat petani mengurangi dosis pemupukan sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.
Awal minggu ini, kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat, telah menyebabkan korban hingga 842 siswa.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat dalam tuntutan 17+8.
Menko Yusril Ihza Mahendra tegaskan vonis bebas Delpedro Marhaen dkk bersifat final. Berdasarkan KUHAP baru, Jaksa tidak dapat ajukan kasasi. Simak ulasan lengkapnya.
Aktivis Delpedro Marhaen divonis bebas PN Jakpus. Ia mendesak negara pulihkan nama baik dan ganti rugi usai 6 bulan dipenjara terkait aksi Agustus 2025.
PN Jakarta Pusat vonis bebas Delpedro Marhaen dkk. Amnesty International sebut ini momentum hentikan kriminalisasi aktivis dan warga sipil.
Vonis bebas yang diterimanya bersama tiga terdakwa lain bukan hanya milik mereka berempat maupun tahanan politik di Jakarta, melainkan milik semua tahanan politik Indonesia di luar sana.
Terutama, lanjut Hakim Ketua, dalam unggahan poster di media sosial terkait kronologis maupun penyebab tewasnya salah satu pengemudi ojek daring Affan Kurniawan.
Pengacara Muhamad Kerry Adrianto Riza menuding jaksa sengaja tidak memeriksa dan menghadirkan Irawan Prakoso dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved