Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
VONIS bebas terhadap warga negara (WN) Tiongkok bernama Yu Hao yang mengeruk emas sebesar 774 kg oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak mendapat sorotan dari Senayan. Anggota Komisi III Fraksi NasDem Rudianto Lallo mengatakan, hakim selaku abdi negara seharusnya berada dalam satu garis komando dengan pemerintah untuk menyelamatkan sumber daya alam di Tanah Air.
"Harusnya dimaknai oleh abdi negara, termasuk hakim, untuk sungguh-sungguh menjadikan itu (semangat pemerintah) sebagai sumber etis atau panduan moral," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/1).
Bagi Rudianto, vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim tinggi PT Pontianak memprihatinkan. Ia berpendapat, di tengah upaya pemberantasan tambang ilegal, putusan hakim terhadap Hao justru merugikan negara.
"Hakim dengan segala argumentasinya lalu kemudian membebaskan, ini kan negara rugi nih. Belum lagi proses persidangan, proses yang menggunakan anggaran negara, ini yang kita sangat prihatin," jelas Rudianto.
Ia mendorong pengawas internal Mahkamah Agung (MA) untuk mendalami putusan janggal PT Pontianak. Terlebih, putusan tersebut juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahkan, Rudianto tidak segan mengatakan bahwa patut diduga, ada unsur lain di balik putusan tersebut.
"Menurut saya pasti ada intervensi karena faktor apa dan sebagainya, uang dan sebagainya. Karena itu kita dorong pengawas internal, panggil itu hakim-hakim yang membebaskan itu," katanya.
Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) juga didesak untuk memeriksa perilaku oknum hakim di balik putusan janggal tersebut. Vonis bebas terhadap Hao, ujar Rudianto, dapat menjadi pintu masuk mendalami dugaan permainan. (Tri/M-3)
Mahalnya harga pupuk membuat petani mengurangi dosis pemupukan sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.
Awal minggu ini, kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat, telah menyebabkan korban hingga 842 siswa.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat dalam tuntutan 17+8.
FRAKSI Partai NasDem di DPR RI meminta agar seluruh hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang telah dinonaktifkan dari anggota DPR segera dihentikan.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengusut tuntas dugaan makar yang mencuat di balik gelombang demonstrasi
ANGGOTA DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan penguatan implementasi Pancasila di Jayapura, Rabu (20/8).
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengaku sudah meminta Tim Waskim untuk mendalami serta memonitor perkembangan Putusan tingkat banding tersebut.
Lalu, ditentukanlah majelis hakim itu adalah Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (HH).
Lisa menjadi tersangka kasus suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pemberi vonis bebas Ronald.
MA membentuk tim khusus (timsus) untuk menelusuri sosok hakim R. Hakim ini diduga terlibat dalam penunjukkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membabaskan Ronald Tannur.
JAKSA penuntut umum (JPU) Kejari Konawe Selatan mengajukan vonis bebas bagi guru honorer Supriyani yang ditangkap atas dugaan penganiayaan anak polisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved