Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Populi Center Usep S Ahyar menyebut pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto nantinya jangan sampai mengintervensi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. Adapun, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW Harun Masiku.
Usep mengatakan ada indikasi pertemuan Megawati dan Prabowo membahas soal kasus Hasto yang tengah berjalan di KPK. Jika sampai itu terjadi, kata ia, akan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
"Hawa-hawanya memang ada kepentingan menyelesaikan masalah hukum dengan politik. Itu tradisi yang tidak baik. Jangan sampai hukum menjadi alat politik," kata Usep, kepada Media Indonesia, Kamis (16/1).
Usep menyayangkan jika nantinya kasus Hasto mengalami intervensi dan PDIP merapat ke pemerintahan setelah pertemuan Megawati dan Prabowo. Ia mengatakan hal tersebut akan mengorbankan kepentingan rakyat dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berpolitik.
"Ini bencana bagi demokrasi dan masyarakat akan memandang bahwa hukum itu jadi alat untuk melumpuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Usep meyakini pertemuan Megawati dan Prabowo bakal terjadi. Ia berharap pertemuan itu murni membahas soal politik tanpa mengintervensi kasus Hasto di KPK.
"Keduanya kan punya kepentingan dan sama-sama membutuhkan. Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo hubungannya kan baik, tidak ada masalah. Bahkan, Bu Mega mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena memulihkan nama baik Soekarno," katanya. (J-2)
Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak.
Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat pola kekuasaan berbasis militerisasi dan resentralisasi negara melalui kebijakan ekspansi pertahanan dan intervensi militer di ruang sipil.
KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
DATA statistik bukan sekadar angka, melainkan narasi yang membentuk persepsi dan arah kebijakan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved