Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Populi Center Usep S Ahyar menyebut pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto nantinya jangan sampai mengintervensi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. Adapun, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW Harun Masiku.
Usep mengatakan ada indikasi pertemuan Megawati dan Prabowo membahas soal kasus Hasto yang tengah berjalan di KPK. Jika sampai itu terjadi, kata ia, akan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
"Hawa-hawanya memang ada kepentingan menyelesaikan masalah hukum dengan politik. Itu tradisi yang tidak baik. Jangan sampai hukum menjadi alat politik," kata Usep, kepada Media Indonesia, Kamis (16/1).
Usep menyayangkan jika nantinya kasus Hasto mengalami intervensi dan PDIP merapat ke pemerintahan setelah pertemuan Megawati dan Prabowo. Ia mengatakan hal tersebut akan mengorbankan kepentingan rakyat dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berpolitik.
"Ini bencana bagi demokrasi dan masyarakat akan memandang bahwa hukum itu jadi alat untuk melumpuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Usep meyakini pertemuan Megawati dan Prabowo bakal terjadi. Ia berharap pertemuan itu murni membahas soal politik tanpa mengintervensi kasus Hasto di KPK.
"Keduanya kan punya kepentingan dan sama-sama membutuhkan. Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo hubungannya kan baik, tidak ada masalah. Bahkan, Bu Mega mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena memulihkan nama baik Soekarno," katanya. (J-2)
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Jika langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini, jumlah kasus kanker diprediksi akan meningkat hingga 70% pada 2050.
PROFESI dokter sejak awal berdiri bukanlah profesi ekonomi. Ia bukan lahir dari logika pasar, tetapi dari etika pertolongan.
Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak.
Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat pola kekuasaan berbasis militerisasi dan resentralisasi negara melalui kebijakan ekspansi pertahanan dan intervensi militer di ruang sipil.
KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
Eks Jubir KPK Febri Diansyah menilai pengalihan tahanan Yaqut sah secara hukum, asalkan tidak ada unsur transaksional. Ini penjelasannya.
Sulit menepis kecurigaan publik bahwa ada kekuatan besar yang ikut memengaruhi arah penegakan hukum.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirim spanduk sindiran ke KPK terkait pengalihan tahanan Yaqut Cholil Qoumas. Desak KPK tidak lakukan blunder diskriminatif.
Pengamat mengkritik kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat memberikan status tahanan rumah kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan mendetail terkait polemik peralihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Langkah KPK terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menjelang Idul Fitri 2026 mencederai kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved