Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Populi Center Usep S Ahyar menyebut pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto nantinya jangan sampai mengintervensi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. Adapun, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW Harun Masiku.
Usep mengatakan ada indikasi pertemuan Megawati dan Prabowo membahas soal kasus Hasto yang tengah berjalan di KPK. Jika sampai itu terjadi, kata ia, akan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
"Hawa-hawanya memang ada kepentingan menyelesaikan masalah hukum dengan politik. Itu tradisi yang tidak baik. Jangan sampai hukum menjadi alat politik," kata Usep, kepada Media Indonesia, Kamis (16/1).
Usep menyayangkan jika nantinya kasus Hasto mengalami intervensi dan PDIP merapat ke pemerintahan setelah pertemuan Megawati dan Prabowo. Ia mengatakan hal tersebut akan mengorbankan kepentingan rakyat dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berpolitik.
"Ini bencana bagi demokrasi dan masyarakat akan memandang bahwa hukum itu jadi alat untuk melumpuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Usep meyakini pertemuan Megawati dan Prabowo bakal terjadi. Ia berharap pertemuan itu murni membahas soal politik tanpa mengintervensi kasus Hasto di KPK.
"Keduanya kan punya kepentingan dan sama-sama membutuhkan. Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo hubungannya kan baik, tidak ada masalah. Bahkan, Bu Mega mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena memulihkan nama baik Soekarno," katanya. (J-2)
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam pencarian buronan Harun Masiku.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved