Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Populi Center Usep S Ahyar menyebut pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto nantinya jangan sampai mengintervensi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. Adapun, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW Harun Masiku.
Usep mengatakan ada indikasi pertemuan Megawati dan Prabowo membahas soal kasus Hasto yang tengah berjalan di KPK. Jika sampai itu terjadi, kata ia, akan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
"Hawa-hawanya memang ada kepentingan menyelesaikan masalah hukum dengan politik. Itu tradisi yang tidak baik. Jangan sampai hukum menjadi alat politik," kata Usep, kepada Media Indonesia, Kamis (16/1).
Usep menyayangkan jika nantinya kasus Hasto mengalami intervensi dan PDIP merapat ke pemerintahan setelah pertemuan Megawati dan Prabowo. Ia mengatakan hal tersebut akan mengorbankan kepentingan rakyat dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berpolitik.
"Ini bencana bagi demokrasi dan masyarakat akan memandang bahwa hukum itu jadi alat untuk melumpuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Usep meyakini pertemuan Megawati dan Prabowo bakal terjadi. Ia berharap pertemuan itu murni membahas soal politik tanpa mengintervensi kasus Hasto di KPK.
"Keduanya kan punya kepentingan dan sama-sama membutuhkan. Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo hubungannya kan baik, tidak ada masalah. Bahkan, Bu Mega mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena memulihkan nama baik Soekarno," katanya. (J-2)
Jika langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini, jumlah kasus kanker diprediksi akan meningkat hingga 70% pada 2050.
PROFESI dokter sejak awal berdiri bukanlah profesi ekonomi. Ia bukan lahir dari logika pasar, tetapi dari etika pertolongan.
Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak.
Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat pola kekuasaan berbasis militerisasi dan resentralisasi negara melalui kebijakan ekspansi pertahanan dan intervensi militer di ruang sipil.
KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
DATA statistik bukan sekadar angka, melainkan narasi yang membentuk persepsi dan arah kebijakan.
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
Fadia Arafiq diduga menggunakan perusahaan milik keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
KPK mengungkap bahwa suami dan anak dari Fadia Arafiq turut menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.
KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved