Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk mengamankan eksistensi partai. Ia mengaku ada kekhawatiran bagi PDIP akan terus dipreteli ketika berseberangan dengan pemerintah.
"Saya kira ada kepentingan yang cukup jelas PDIP ingin menyelamatkan eksistensinya yang menurut mereka mungkin dikhawatirkan akan terus dipreteli," kata Firman, kepada Media Indonesia, Selasa (14/1).
Firman mempertanyakan langkah PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo. Menurutnya, PDIP harusnya bisa bertahan di luar pemerintahan seperti yang dilakukan saat zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.
"Di zaman Soeharto mereka (PDIP) sanggup melakukan perlawanan. Tetapi, mengapa di zaman Prabowo yang levelnya belum seperti Soeharto," katanya.
Firman menjelaskan bergabungnya PDIP ke pemerintahan akan membuat demokrasi mati suri. Ia mengatakan saat ini otomatis semua partai bergabung dengan pemerintahan sehingga tidak ada lagi yang bersuara mengkritik pemerintah.
"PDIP jadi oposisi itu ada harapan terwujudnya mekanisme check and balances. Ini teori atau persyaratan hidup negara demokrasi. Tidak mesti harus partai yang kuat, tapi yang penting ada partai yang mengambil peran (opsisi). Esensi dari demokrasi itu ada pemerintahan yang diamati, kemudian dikritisi secara objektif," katanya.
Meski demikian, Firman memahami langkah PDIP bergabung ke pemerintahan. Pasalnya, PDIP akan mendapatkan keuntungan dan stabilitas partai menjadi terjaga.
"Ketika bagian dari kekuasaan jelas menjadi nyaman. Kemudian mendapatkan jatah posisi. Lalu, keberlanjutan Megawati di kursi Ketua Umum PDIP juga akan kuat," katanya.
Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo, Firman enggan membuat kesimpulan. Menurutnya, akan ada titik temu antara Megawati dan Prabowo untuk bertemu dan membahas kepentingan keduanya di perpolitikan Indonesia.
"Balik lagi ini bergantung pada kebutuhan. Bisa jadi karena ada momen Prabowo membutuhkan PDIP melanjutkan kekuasaan ke depan dan titik kepentingan dengan Jokowi sudah berakhir, mungkin saja pertemuan segera terjadi. Jokowi kan dibutuhkan di masa lalu. Nah, ke depannya mungkin makin tidak dibutuhkan," katanya.(Faj/P-2)
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved