PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Khawatir Akan Terus Dipreteli

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk mengamankan eksistensi partai. Ia mengaku ada kekhawatiran bagi PDIP akan terus dipreteli ketika berseberangan dengan pemerintah. 

"Saya kira ada kepentingan yang cukup jelas PDIP ingin menyelamatkan eksistensinya yang menurut mereka mungkin dikhawatirkan akan terus dipreteli," kata Firman, kepada Media Indonesia, Selasa (14/1).

Firman mempertanyakan langkah PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo. Menurutnya, PDIP harusnya bisa bertahan di luar pemerintahan seperti yang dilakukan saat zaman Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Baca juga : Pilkada Jakarta Disebut Bisa Jadi Simalakama bagi PDIP

"Di zaman Soeharto mereka (PDIP) sanggup melakukan perlawanan. Tetapi, mengapa di zaman Prabowo yang levelnya belum seperti Soeharto," katanya.

Firman menjelaskan bergabungnya PDIP ke pemerintahan akan membuat demokrasi mati suri. Ia mengatakan saat ini otomatis semua partai bergabung dengan pemerintahan sehingga tidak ada lagi yang bersuara mengkritik pemerintah.

"PDIP jadi oposisi itu ada harapan terwujudnya mekanisme check and balances. Ini teori atau persyaratan hidup negara demokrasi. Tidak mesti harus partai yang kuat, tapi yang penting ada partai yang mengambil peran (opsisi). Esensi dari demokrasi itu ada pemerintahan yang diamati, kemudian dikritisi secara objektif," katanya.

Baca juga : PDIP tidak Mau Coreng Muka Sendiri Demi Dua Poros

Meski demikian, Firman memahami langkah PDIP bergabung ke pemerintahan. Pasalnya, PDIP akan mendapatkan keuntungan dan stabilitas partai menjadi terjaga.

"Ketika bagian dari kekuasaan jelas menjadi nyaman. Kemudian mendapatkan jatah posisi. Lalu, keberlanjutan Megawati di kursi Ketua Umum PDIP juga akan kuat," katanya.

Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo, Firman enggan membuat kesimpulan. Menurutnya, akan ada titik temu antara Megawati dan Prabowo untuk bertemu dan membahas kepentingan keduanya di perpolitikan Indonesia. 

"Balik lagi ini bergantung pada kebutuhan. Bisa jadi karena ada momen Prabowo membutuhkan PDIP melanjutkan kekuasaan ke depan dan titik kepentingan dengan Jokowi sudah berakhir, mungkin saja pertemuan segera terjadi. Jokowi kan dibutuhkan di masa lalu. Nah, ke depannya mungkin makin tidak dibutuhkan," katanya.(Faj/P-2)