Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai ada kemungkinan PDIP baru memunculkan calon yang akan diusung setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya. Hal itu akan dilakukan PDIP tampaknya untuk memastikan apakah calon yang diusung KIM berkaitan dengan trah Jokowi atau tidak.
“Kalau KIM tidak mengusung trah Jokowi, ada kemungkinan PDIP akan mengusung cagub. Bisa saja PDIP mengajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Andika Perkasa atau Tri Rismaharini atau Pramono Anung,” terangnya.
Baca juga : Pilkada Jatim, PDIP tak Risau Elektabilitas Risma masih di Bawah Khofifah
Menurut Ritonga, dari nama-nama tersebut, hanya Ahok yang memiliki elektabilitas tinggi. Karena itu, hanya Ahok yang punya nilai jual untuk menang.
“Untuk memuluskan Ahok maju, PDIP berpeluang mendekati PKB. PKB juga punya sosok Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, yang layak mendampingi Ahok,” sambungnya.
Ia menilai pasangan Ahok-Ida berpeluang kompetitif melawan kandidat lainnya seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Duet ini setidaknya masih berpeluang menang. Masalahnya, apakah PKB mau mengusung Ahok ? Kalau dilihat PKB yang terus menggaungkan Anies, tampaknya kecil kemungkinan PKB mau mengusung Ahok.
Baca juga : Partai Jangan Ciptakan Polarisasi di Jakarta
“PKB tampaknya justru berupaya mengajak PDIP untuk bersama mengusung Anies. Kader PDIP tampaknya ditawari untuk mendampingi Anies sebagai cawagub,” sebutnya.
Ritongga menyebut kalau PDIP tidak mau kadernya jadi cawagub, maka peluang berkoalisi hanya dengan salah satu partai dari KIM. Sebab, kalau berkoalisi dengan PPP dan Perindo, tetap belum cukup untuk mengusung cagub.
“Karena itu, PDIP mau tak mau harus berkoalisi dengan KIM. Disini juga menimbulkan masalah, apakah KIM mau berkoalisi dengan PDIP?”
Baca juga : Pilkada Kota Bekasi, PSI Dukung Ketua DPC PDIP
PDIP masih berpeluang berkoalisi dengan Gerindra bila terjadi kebuntuan dengan Golkar dalam menetapkan cagub di Pilkada Jakarta. Kalau Gerindra mau, juga masih menyisakan persoalan, siapa yang akan jadi cagub dan cawagub.
Dua partai tersebut bisa saja mengalami kebuntuhan. Karena itu, peluang berkoalisi juga sulit diwujudkan.
Berbeda halnya bila KIM mengusung trah Jokowi di Pilkada Jakarta. PDIP tampaknya akan menutup diri untuk berkoalisi dengan KIM.
Baca juga : Tak Ada Kotak Kosong, PDIP Pastikan Usung Calon di Pilkada Sumut dan Jatim
Pilihan PDIP hanya tinggal dua. PDIP berkoalisi dengan PKB. Peluang koalisi ini terwujud juga relatif kecil. Sebab, PKB tampaknya akan tetap menginginkan Anies jadi cagub dan cawagubnya dari PDIP.
Kalau PDIP bersedia, tentu kesepakatan dengan PKS dan Nasdem. Sebab, dua partai ini sudah lebih dahulu mengusung Anies.
“Jadi, posisi PDIP tampaknya seperti simalakama. Ke KIM, PDIP tak akan mau berkoalisi bila ada trah Jokowi. Sementara kalau berkoalisi dengan PKS, Nasdem, dan PKB, peluang terbesar hanya mengusung pendamping Anies,” tegasnya.
Karena itu, dalam Pilkada Jakarta PDIP dalam posisi dilematis. Partai besar tapi sulit mencalonkan kadernya jadi cagub. (Z-7)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved