Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai ada kemungkinan PDIP baru memunculkan calon yang akan diusung setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya. Hal itu akan dilakukan PDIP tampaknya untuk memastikan apakah calon yang diusung KIM berkaitan dengan trah Jokowi atau tidak.
“Kalau KIM tidak mengusung trah Jokowi, ada kemungkinan PDIP akan mengusung cagub. Bisa saja PDIP mengajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Andika Perkasa atau Tri Rismaharini atau Pramono Anung,” terangnya.
Baca juga : Pilkada Jatim, PDIP tak Risau Elektabilitas Risma masih di Bawah Khofifah
Menurut Ritonga, dari nama-nama tersebut, hanya Ahok yang memiliki elektabilitas tinggi. Karena itu, hanya Ahok yang punya nilai jual untuk menang.
“Untuk memuluskan Ahok maju, PDIP berpeluang mendekati PKB. PKB juga punya sosok Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, yang layak mendampingi Ahok,” sambungnya.
Ia menilai pasangan Ahok-Ida berpeluang kompetitif melawan kandidat lainnya seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Duet ini setidaknya masih berpeluang menang. Masalahnya, apakah PKB mau mengusung Ahok ? Kalau dilihat PKB yang terus menggaungkan Anies, tampaknya kecil kemungkinan PKB mau mengusung Ahok.
Baca juga : Partai Jangan Ciptakan Polarisasi di Jakarta
“PKB tampaknya justru berupaya mengajak PDIP untuk bersama mengusung Anies. Kader PDIP tampaknya ditawari untuk mendampingi Anies sebagai cawagub,” sebutnya.
Ritongga menyebut kalau PDIP tidak mau kadernya jadi cawagub, maka peluang berkoalisi hanya dengan salah satu partai dari KIM. Sebab, kalau berkoalisi dengan PPP dan Perindo, tetap belum cukup untuk mengusung cagub.
“Karena itu, PDIP mau tak mau harus berkoalisi dengan KIM. Disini juga menimbulkan masalah, apakah KIM mau berkoalisi dengan PDIP?”
Baca juga : Pilkada Kota Bekasi, PSI Dukung Ketua DPC PDIP
PDIP masih berpeluang berkoalisi dengan Gerindra bila terjadi kebuntuan dengan Golkar dalam menetapkan cagub di Pilkada Jakarta. Kalau Gerindra mau, juga masih menyisakan persoalan, siapa yang akan jadi cagub dan cawagub.
Dua partai tersebut bisa saja mengalami kebuntuhan. Karena itu, peluang berkoalisi juga sulit diwujudkan.
Berbeda halnya bila KIM mengusung trah Jokowi di Pilkada Jakarta. PDIP tampaknya akan menutup diri untuk berkoalisi dengan KIM.
Baca juga : Tak Ada Kotak Kosong, PDIP Pastikan Usung Calon di Pilkada Sumut dan Jatim
Pilihan PDIP hanya tinggal dua. PDIP berkoalisi dengan PKB. Peluang koalisi ini terwujud juga relatif kecil. Sebab, PKB tampaknya akan tetap menginginkan Anies jadi cagub dan cawagubnya dari PDIP.
Kalau PDIP bersedia, tentu kesepakatan dengan PKS dan Nasdem. Sebab, dua partai ini sudah lebih dahulu mengusung Anies.
“Jadi, posisi PDIP tampaknya seperti simalakama. Ke KIM, PDIP tak akan mau berkoalisi bila ada trah Jokowi. Sementara kalau berkoalisi dengan PKS, Nasdem, dan PKB, peluang terbesar hanya mengusung pendamping Anies,” tegasnya.
Karena itu, dalam Pilkada Jakarta PDIP dalam posisi dilematis. Partai besar tapi sulit mencalonkan kadernya jadi cagub. (Z-7)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved