Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai ada kemungkinan PDIP baru memunculkan calon yang akan diusung setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya. Hal itu akan dilakukan PDIP tampaknya untuk memastikan apakah calon yang diusung KIM berkaitan dengan trah Jokowi atau tidak.
“Kalau KIM tidak mengusung trah Jokowi, ada kemungkinan PDIP akan mengusung cagub. Bisa saja PDIP mengajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Andika Perkasa atau Tri Rismaharini atau Pramono Anung,” terangnya.
Baca juga : Pilkada Jatim, PDIP tak Risau Elektabilitas Risma masih di Bawah Khofifah
Menurut Ritonga, dari nama-nama tersebut, hanya Ahok yang memiliki elektabilitas tinggi. Karena itu, hanya Ahok yang punya nilai jual untuk menang.
“Untuk memuluskan Ahok maju, PDIP berpeluang mendekati PKB. PKB juga punya sosok Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, yang layak mendampingi Ahok,” sambungnya.
Ia menilai pasangan Ahok-Ida berpeluang kompetitif melawan kandidat lainnya seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Duet ini setidaknya masih berpeluang menang. Masalahnya, apakah PKB mau mengusung Ahok ? Kalau dilihat PKB yang terus menggaungkan Anies, tampaknya kecil kemungkinan PKB mau mengusung Ahok.
Baca juga : Partai Jangan Ciptakan Polarisasi di Jakarta
“PKB tampaknya justru berupaya mengajak PDIP untuk bersama mengusung Anies. Kader PDIP tampaknya ditawari untuk mendampingi Anies sebagai cawagub,” sebutnya.
Ritongga menyebut kalau PDIP tidak mau kadernya jadi cawagub, maka peluang berkoalisi hanya dengan salah satu partai dari KIM. Sebab, kalau berkoalisi dengan PPP dan Perindo, tetap belum cukup untuk mengusung cagub.
“Karena itu, PDIP mau tak mau harus berkoalisi dengan KIM. Disini juga menimbulkan masalah, apakah KIM mau berkoalisi dengan PDIP?”
Baca juga : Pilkada Kota Bekasi, PSI Dukung Ketua DPC PDIP
PDIP masih berpeluang berkoalisi dengan Gerindra bila terjadi kebuntuan dengan Golkar dalam menetapkan cagub di Pilkada Jakarta. Kalau Gerindra mau, juga masih menyisakan persoalan, siapa yang akan jadi cagub dan cawagub.
Dua partai tersebut bisa saja mengalami kebuntuhan. Karena itu, peluang berkoalisi juga sulit diwujudkan.
Berbeda halnya bila KIM mengusung trah Jokowi di Pilkada Jakarta. PDIP tampaknya akan menutup diri untuk berkoalisi dengan KIM.
Baca juga : Tak Ada Kotak Kosong, PDIP Pastikan Usung Calon di Pilkada Sumut dan Jatim
Pilihan PDIP hanya tinggal dua. PDIP berkoalisi dengan PKB. Peluang koalisi ini terwujud juga relatif kecil. Sebab, PKB tampaknya akan tetap menginginkan Anies jadi cagub dan cawagubnya dari PDIP.
Kalau PDIP bersedia, tentu kesepakatan dengan PKS dan Nasdem. Sebab, dua partai ini sudah lebih dahulu mengusung Anies.
“Jadi, posisi PDIP tampaknya seperti simalakama. Ke KIM, PDIP tak akan mau berkoalisi bila ada trah Jokowi. Sementara kalau berkoalisi dengan PKS, Nasdem, dan PKB, peluang terbesar hanya mengusung pendamping Anies,” tegasnya.
Karena itu, dalam Pilkada Jakarta PDIP dalam posisi dilematis. Partai besar tapi sulit mencalonkan kadernya jadi cagub. (Z-7)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved