Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berpendapat, hal itu dapat terwujud jika partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat Pilpres 2024 lalu kembali terbentuk di Jakarta.
Menurut Lili, saat ini partai-partai KIM, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI, belum bulat dalam mendukung sosok tertentu untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Ia menilai, hal itu disebabkan karena kandidat yang muncul dari partai-partai KIM memiliki elektabilitas rendah.
"Sementara lawannya, Anies Baswedan, tinggi," kata Lili kepada Media Indonesia, Senin (29/7).
Baca juga : Anies Harus Waspadai Kampanye Hitam di Pilgub Jakarta
Di sisi lain, kandidat dengan elektabilitas tinggi seperti Ridwan Kamil dinilai lebih pas maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Ridwan merupakan politisi Partai Golkar dan berstatus inkumben di Jawa Barat. Lili berpendapat, partai-partai KIM memiliki keinginan untuk bersatu dalam satu poros untuk menentang Anies.
Baginya, jika itu dilakukan, polarisasi bakal terjadi. Berkaca dari pengalaman Pilgub Jakarta 2017, polarisasi meruncing saat putaran kedua yang mempertemukan pasangan Anies-Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
"Padahal pasca-Pilpres 2024, mereka (partai-partai KIM) mengkampanyekan perlunya rekonsiliasi politik," ujar Lili.
Untuk menghindari polarisasi dan memperkukuh rekonsiliasi politik, Lili berpendapat seharusnya poros antara Anies dan KIM tidak boleh tercipta. Partai-partai politik diminta cair untuk membentuk beberapa poros. (Tri/Z-7)
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
BERDASARKAN hitung cepat atau quick count, lembaga survei mencatatkan kemenangan pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah atas pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved