Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berpendapat, hal itu dapat terwujud jika partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat Pilpres 2024 lalu kembali terbentuk di Jakarta.
Menurut Lili, saat ini partai-partai KIM, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI, belum bulat dalam mendukung sosok tertentu untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Ia menilai, hal itu disebabkan karena kandidat yang muncul dari partai-partai KIM memiliki elektabilitas rendah.
"Sementara lawannya, Anies Baswedan, tinggi," kata Lili kepada Media Indonesia, Senin (29/7).
Baca juga : Anies Harus Waspadai Kampanye Hitam di Pilgub Jakarta
Di sisi lain, kandidat dengan elektabilitas tinggi seperti Ridwan Kamil dinilai lebih pas maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Ridwan merupakan politisi Partai Golkar dan berstatus inkumben di Jawa Barat. Lili berpendapat, partai-partai KIM memiliki keinginan untuk bersatu dalam satu poros untuk menentang Anies.
Baginya, jika itu dilakukan, polarisasi bakal terjadi. Berkaca dari pengalaman Pilgub Jakarta 2017, polarisasi meruncing saat putaran kedua yang mempertemukan pasangan Anies-Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
"Padahal pasca-Pilpres 2024, mereka (partai-partai KIM) mengkampanyekan perlunya rekonsiliasi politik," ujar Lili.
Untuk menghindari polarisasi dan memperkukuh rekonsiliasi politik, Lili berpendapat seharusnya poros antara Anies dan KIM tidak boleh tercipta. Partai-partai politik diminta cair untuk membentuk beberapa poros. (Tri/Z-7)
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved