Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

KPK Tahan Mantan Dirut Taspen dalam Kasus Investasi Fiktif

Candra Yuri Nuralam
08/1/2025 22:09
KPK Tahan Mantan Dirut Taspen dalam Kasus Investasi Fiktif
Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanis Kosasih mengenakan rompi tahanan berjalan keluar usai ditetapkan menjadi tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/1/2025) malam(MI/Susanto)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) hari ini, Rabu (8/1). Dia merupakan tersangka dalam kasus dugaan rasuah terkait investasi fiktif

“KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari 2025 sampai dengan 27 Januari 2025,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).

Kosasih akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung KPK Merah Putih. Upaya paksa itu bisa ditambah, tergantung kebutuhan penyidik menyelesaikan kasus.

Selain Kosasih, Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) juga diumumkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun, dia belum ditahan oleh penyidik.

Dugaan rasuah dalam kasus ini terjadi ketika Taspen menempatkan investasi Rp1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola oleh Insight Investment Management. Namun, keputusan itu malah membuat negara merugi ratusan miliar rupiah.

“Merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp 200 miliar,” ucap Asep.

Uang Rp1 triliun itu disebar ke sejumlah investasi yang dikelola Insight Investment Management. Sebanyak Rp78 miliar dikelola oleh perusahaan itu.

Lalu, sebanyak Rp2,2 miliar diurus oleh PT VSI. Kemudian, Rp102 juta dikelola oleh PT PS, terus, Rp44 juta masuk ke PT SM.

Pengelolaan uang itu diduga bagian dari pelanggaran hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Semestinya, kata Asep, dana itu tidak boleh dikeluarkan.

“(Lalu juga) pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan EHP,” ucap Asep. (P-5)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik