Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UTUSAN Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan verifikasi atas data yang diserahkan.
“Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini, masih proses verifikasi,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo kepada Metrotvnews.com, Rabu, 8 Januari 2025.
Budi mengatakan, klarifikasi penting untuk memastikan aset Raffi yang dilaporkan tercatat semua. Batas akhir penyerahan ditutup pada 21 Januari 2025.
“Verifikasi untuk memastikan aset-asetnya sudah dimasukkan dalam laporan,” ucap Budi.
Sebelumnya, sebanyak 90 orang pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masih ada 34 orang yang belum menuntaskan kewajibannya itu.
“Di kesempatan ini, saya mengimbau kepada kepala lembaga, baik itu kementerian, kepala lembaga yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden, untuk dapat segera melaporkan LHKPN,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Tessa meminta penyerahan berkas itu dipercepat. Sebab, batas waktunya sudah mepet.
“Karena, pada 21 Januari 2025 menjadi batas akhir,” ucap Tessa. (Can/I-2)
108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan alat yang penting menilai kewajaran harta pejabat negara.
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono yang dicopot dari jabatannya.
KPK tidak bisa memberikan sanksi secara khusus kepada para menteri dan kepala lembaga di kabinet Merah Putih yang belum mengisi LHKPN karena tidak ada regulasi
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
PERNYATAAN Ahmad Muzani yang menyentil para menteri Kabinet Merah Putih dianggap signifikan. Sentilan itu terkait kinerja menteri yang kerap menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
MENTERI sekretaris negara, sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin mengevaluasi menteri-menteri Kabinet Merah Putih.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Fenomena isu persaingan ini, kata Hensa, tidak hanya terjadi di Kementerian-Kementerian tertentu, tetapi juga di beberapa kementerian lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved